Proses hukum Wali Kota Tasikmalaya non aktif H Budi Budiman hari ini (3/3/20211) akan segera inkrah. Untuk itu, partai pengusung koalisi H Budi Budiman-H M Yusuf harus mempersiapkan calon pendamping H Yusuf untuk mengisi posisi Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
Lalu siapa yang layak mendampingi Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya tersebut? Sejauh ijni, nama-nama ketua partai pengusung Budi-Yusuf seperti Plt Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Zenzen Jaenudin, Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya Cece Insan Kamil dan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tasikmalaya Abdul Haris berada di urutan teratas yang berpeluang mengisi jabatan orang nomor dua.
“Di koalisi belum ada pembahasan (soal wakil wali kota, Red),” ujarnya saat ditemui kepada Radar di GOR Susi Susanti pada Selasa (23/2/2021).
Menurut Zenzen, koalisi sendiri terdiri dari beberapa parpol yang mengantarkan Budi-Yusuf memenangkan Pilkada 2017. Selain PPP dan Golkar, ada juga PKB dan Nasdem. “Ya kita belum melakukan musyawarah,” kata dia.
Sehingga, pihaknya belum bisa memastikan kader dari parpol mana yang akan mengisi jabatan wakil wali kota. “Bisa dari PPP, Golkar, Nasdem atau PKB. Tapi belum kita bahas,” ujarnya menegaskan.
Disinggung kesiapannya jika harus mendampingi H Yusuf ? Zenzen mengaku siap, karena sebagai kader parpol sudah seyogyanya haru bersedia menjadi kepala daerah. “Kalau diberi amanah, ya siap dan siapa pun harus siap,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tasikmalaya Abdul Haris berharap proses hukum H Budi Budiman segera mencapai inkrah. “Kita doakan inkrah-nya lancar,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (28/2/2021).
Menurut Haris, perjalanan koalisi Budi-Yusuf tentunya tidak berhenti dengan problematika yang menimpa H Budi Budiman. H Yusuf harus bisa menuntaskan segala janji politik pada kampanye Pilkada 2017 lalu. “Gas full untuk melanjutkan visi misi dan program pasangan Budi-Yusuf,” ujarnya memberikan dorongan.
Dia berpesan, agar H Yusuf bisa meningkatkan level kepemimpinannya. Karena mau tidak mau, tanggung jawabnya menjadi lebih besar setelah menjadi wali kota definitif. “Maka harus berubah menjadi lebih baik, jangan sampai sudah jadi wali kota tapi masih seperti wakil wali kota atau Plt,” kata dia menyarankan.
Disinggung soal pengisian jabatan wakil wali kota yang akan kosong, kata Haris, sejauh ini belum dibahas di koalisi. Karena untuk menentukan figur atau kader partai politil mana, perlu dibicarakan di koalisi. “Sejauh ini belum ada pembahasan ke situ,” katanya. (rga)