radartasik.com, RADAR TASIK - Tokoh masyarakat di Tasikmalaya Utara dan wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) dua mendorong agar kecamatan-kecamatan di wilayah Tasikmalaya Utara dan Timur untuk masuk ke wilayah hukum Polres Tasikmalaya.
Sebanyak 13 kecamatan tersebut adalah Kadipaten, Pagerageung, Ciawi, Sukaresik, Jamanis, Rajapolah, Cisayong, Sukahening, Sukaratu, Manonjaya, Cineam, Karangjaya dan Gunungtanjung.
Maka dorongan kecamatan di wilayah Tasikmalaya Utara dan Timur yang masih masuk ke wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, bisa didorong masuk satu wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya disatukan dengan Polres Tasikmalaya.
Alasannya, terang dia, masyarakat butuh pelayanan tepat dan efisien, maka dengan dialihkannya di satu Polres Tasikmalaya maka akan merampingkan dan masuk di satu wilayah administrasi Pemkab Tasikmalaya. “Apalagi di era digital ini sangat rentan persoalan hukum dan sosial yang menimpa anak-anak. Kekerasan anak yang marak, maka harus ada tindakan preventif, kolaborasi cantik antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah,” kata Ato kepada Radar, kemarin.
Menurutnya, pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan Polres Tasikmalaya Kota masih minim, sehingga ketika di satu wilayah administrasi mungkin bisa lebih efektif.
Atas dasar itulah, ungkap dia, dalam rangka pelayanan efektif dan efisien, pemerintah daerah atau kepolisian yang berwenang didorong melakukan kajian bahwa sesegera mungkin dilakukan agar 13 kecamatan masuk wilayah hukum Polres Tasikmalaya.
Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Cecep Ruchimat mengatakan, sebagai masyarakat di wilayah Utara memang sudah selayaknya pemindahan wilayah hukum kecamatan-kecamatan di Utara ke Polres Tasikmalaya.
“Apalagi sekarang ada Jalan Ciawi-Singaparna (Cising), jadi pelayanan ke Polres Tasikmalaya bisa diakses lebih dekat. Sehingga, jika ada wacana pemindahan wilayah hukum ke Polres Tasikmalaya bisa didorong,” ujar dia.
“Walaupun kewenangannya ada di pemerintahan atau kepolisian Polri. Tapi minimal ada dorongan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, legislatif agar wacana tersebut bisa coba direalisasikan,” kata H Cecep.
Dia menyebutkan, pelayanan masyarakat akan hukum yang jelas harus cepat dan terlayani dengan baik. Saat ini sudah baik, akan tetapi bisa lebih selaras jika kecamatan-kecamatan di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya masuk di wilayah hukum Polres Tasikmalaya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, untuk wilayah hukum di 13 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang masih masuk Polres Tasikmalaya Kota sudah minta dipisah dari dulu, ketika dirinya masih menjadi bupati. “Karena kita harus koordinasi dengan dua kepolisian atau Polres. Apalagi ada pembangunan gedung Brimob Polda Jabar di Cineam, maka harus ada perampingan,” kata Uu.
Kemudian, lanjut dia, masyarakat dibingungkan dengan pengurusan plat nomor kendaraan kabupaten/kota jika di satu wilayah administrasi ada dua kepolisian resort. “Apalagi sekarang sudah ada akses ke Singaparna dari wilayah Tasik Utara. Jadi sudah layak bahwa wilayah hukum kepolisian di Tasikmalaya disesuaikan di satu wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya,” ucap dia.
“Nanti kita coba komunikasi dengan kapolda. Tetapi secara pribadi kami mendukung di satu wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya,” paparnya. (dik)