radartasik.com, INDIHIANG — Hadirnya command center di Kota Tasikmalaya diharapkan bisa bermanfaat secara optimal. Mengingat anggaran yang dikucurkan dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun 2021 itu menelan biaya Rp 5 miliaran.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menjelaskan pihaknya belum mengetahui secara detail berkaitan program bantuan tersebut. Meski itu bersumber dari provinsi, diharapkan tidak menambah sederet polemik di tengah situasi sosial daerah yang tidak stabil.
Dia menjelaskan berdasarkan informasi, sejumlah bantuan keuangan dari provinsi yang belum dieksekusi terancam terdampak refocusing. Kalau pun, kata dia, program ini sudah dilelang dan bisa segera dieksekusi diharapkan memuaskan ekspektasi.
“Karena masyarakat sekarang sudah melek IT ya. Otomatis membandingkannya mudah, dengan kota lain misalnya yang juga memiliki perangkat serupa, ini perlu jadi perhatian. Kami akan rapat kerja dengan Kominfo seperti apa gambarannya program ini, jangan sebatas diserap tapi tak bisa dimaksimalkan, kan sayang anggarannya,” ujar dia.
Politisi Demokrat itu mengakui kebutuhan perangkat digital yang serba canggih, menuntut pemerintah dalam memaksimalkan e-government serta sistem penilaian lainnya dari pemerintah pusat.
Namun, akan menjadi ironi ketika peralatan sudah mendekati lengkap dan canggih, pemanfaatannya masih minim dan tidak menjadikan pelayanan publik efektif dan efisien.
”Ini jadi pertaruhan kalau nanti alatnya sudah beres, tapi kinerja atau akselerasi pengawasan, pelayanan publik, begitu-begitu saja percuma,” keluh Anang.
Anang khawatir command center hadir pun Pemkot tidak menyiapkan sarana pelengkap yang dapat memaksimalkan kinerja atau fungsi dari hadirnya ruang monitor atau ruang komando tersebut.
“Jangan jadi nganggur dan mubazir, kita harap itu disiapkan. Tapi kalau lihat realitas kondisi keuangan, kita pesimis juga itu bisa dimanfaatkan langsung ketika pemkot harus sediakan lagi alokasi anggaran dalam menunjang aplikasi dan lainnya supaya command center benar-benar efektif,” tuturnya membeberkan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan mengungkapkan rencana kehadiran command center mesti menjadi sarana memperkuat pengawasan dan monitoring wali kota terhadap situasi kota.
Mulai perizinan, pelayanan, sampai kinerja para bawahannya yang bisa diarahkan untuk mengambil keputusan di dalam ruangan saja. “Kan tujuannya itu, maka perlu disiapkan segala sesuatunya untuk mengoptimalkan command center tersebut,” tegas politisi Golkar tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tasikmalaya Budi Martanova menjelaskan belanja modal pengadaan konstruksi command center yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi senilai Rp 1,2 miliar sudah dilelangkan dan sudah masuk masa sanggah.
Sebelumnya diberitakan, Keinginan Pemerintah Kota Tasikmalaya mewujudkan konsep smart city semakin dekat. Terutama, dengan kehadiran command center yang akan memudahkan kepala daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai, sebagai upaya perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.
Kategori :