Sedangkan, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menyampaikan adanya SKB 4 Menteri terbaru tidak langsung diterapkan PTM 100 persen, namun akan dilakukan secara bertahap. Arahnya kepada tidak lepas terhadap Prokes.
Terlebih khawatir masuk virus Hepatitis tidak Covid-19 saja. Oleh karenanya pihaknya sudah menugaskan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya untuk memantaunya.
“Proses adaptasi ini jangan sampai lupa Prokes dan pengawas harus dilakukan di sekolah. Karena masih ada yang menerapkan daring dan luring,” ujarnya.
Artinya untuk saat ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya memperbolehkan bagi sekolah yang sudah siap PTM 100 persen. Dengan pertimbangan bahwa kondisi kasus positif pandemi Covid-19 semakin menurun dan mengatasi Covid-19.
“Sekolah bisa melaksanakan 100 persen, asal harus memenuhi Prokes. Karena kuncinya penanganan Covid-19 adalah pelaksanaan Prokes yang ketat, sebab relevan untuk mengurangi kerentanan terhadap penyakit,” katanya.
BACA JUGA: Tips Agar Tidak Malas Berolahraga
Untuk itu, bagi sekolah yang ingin PTM 100 persen harus dilengkapi Prokes dan setiap waktu siswa terus diedukasi agar tidak abai Prokes. Lalu fasilitas pendukung seperti kantin dan pedagang, bagaimana bisa diatur.
“Ditambah warga sekolah harus melakukan vaksinasi, dengan begitu dapat mengurangi potensi penularan Covid-19,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Ir Hj Ely Suminar MP dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Drs Yudi Kustiadi MSi mengatakan sudah mengetahui adanya SKB 4 Menteri terbaru mengatur pembelajaran tatap muka 100 persen. Dinas Pendidikan Kota Tasikamalaya pun sudah dimintai pendapat oleh Wali Kota Tasikmalaya saat rapat internal saat munculnya SKB 4 Menteri tersebut.
“Memang SKB 4 Menteri sudah memperbolehkan PTM 100 persen. Untuk di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sedang menunggu kebijakan daerah,” katanya.
Namun, ada kemungkinan masih memberlakukan 50 persen, meskipun dari pusat sudah membebaskan. Tujuannya agar risikonya penyebaran Covid-19 rendah di Kota Tasikmalaya.
“Karena demi kehati-hatian, kemungkinan Pak Wali masih memilih PTM terbatas 50 persen dengan protokol kesehatan ketat. Karena masih khawatir kecolongan adanya gelombang baru pandemi Covid-19 setelah Lebaran,” ujarnya. (riz)