Radartasik, Pemerintah Jepang telah memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia atas aksi militernya di Ukraina.
Tindakan pembatasan menargetkan delapan pejabat Rusia, pengusaha dan anggota keluarga termasuk Perdana Menteri Mikhail Mishustin serta lebih dari 130 orang dari republik Donbass menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang pada hari Selasa (10/05/2022).
Denis Pushilin dan Leonid Pasechnik yang menjadi pemimpin Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk juga ada dalam daftar sanksi.
Langkah-langkah pembatasan melibatkan pembekuan aset orang-orang ini di Jepang juga melarang ekspor yang ditujukan untuk 71 perusahaan Rusia, termasuk pembuatan kapal dan fasilitas penelitian, serta perusahaan pertahanan.
Produsen sistem anti-pesawat Rusia, Almaz-Antey termasuk di antara perusahaan yang menjadi sasaran sanksi.
Secara terpisah, ekspor komputer kuantum, printer 3-D dan produk teknologi tinggi lainnya ke Rusia juga dilarang.
Kepala Sekretaris Kabinet Matsuno Hirokazu mengatakan bahwa Tokyo mengutuk keras tindakan Rusia di Ukraina dan juga menegaskan bahwa Jepang akan menghentikan impor minyak Rusia sejalan dengan keputusan baru-baru ini oleh G7 yang meliputi AS, Inggris, Prancis, Kanada, Jerman, Italia dan Jepang.
Sebelumnya Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida menyatakan menghapus kebutuhan minyak Rusia secara bertahap adalah keputusan yang sangat sulit bagi negaranya karena Jepang sangat bergantung pada impor energi.
Jepang telah mendukung sanksi dari Barat sejak peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Tokyo telah membekukan aset individu Rusia, melarang impor barang-barang tertentu dan mulai menghapus impor batubara Rusia, yang berjumlah sekitar 11% dari kebutuhan batubara nasional.
Perkembangan tersebut telah mengakibatkan keretakan antara Tokyo dan Moskow. Pada tanggal 4 Mei lalu, Rusia membalas dengan melarang 63 pejabat Jepang termasuk Kishida dan tokoh masyarakat memasuki negara tersebut. Menteri luar negeri Jepang serta menteri pertahanan, keuangan dan kehakiman juga masuk dalam daftar.
Pada bulan Maret, Moskow menghapus aturan tahun 1991 yang memungkinkan warga negara Jepang untuk mengunjungi Kepulauan Kuril tanpa visa dan memutuskan mengakhiri pembicaraan dengan Jepang untuk secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua karena perilaku Tokyo yang tidak bersahabat.
Kedua negara tidak pernah secara resmi menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia II karena perselisihan atas empat pulau paling selatan di rantai Kuril, yang oleh Jepang disebut Wilayah Utara. Pada bulan April, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menyebut pulau-pulau itu “diduduki secara ilegal” dalam tinjauan kebijakan luar negerinya.