Seleksi Kepala OPD Kota Tasikmalaya Diduga Diwarnai Berebut Pengaruh, DPRD Minta Lebih Transparan

Seleksi Kepala OPD Kota Tasikmalaya Diduga Diwarnai Berebut Pengaruh, DPRD Minta Lebih Transparan

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang Muhammad Syams. istimewa for radartasik.com--

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Proses seleksi pengisian jabatan 4 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota TASIKMALAYA diduga diwarnai dinamika berebut pengaruh antar pihak. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang Muhammad Syams, yang menilai kondisi tersebut membuat hasil seleksi belum juga diumumkan finalnya, meski sudah tiga minggu pascawawancara.

“Dinamika di internal Pemkot masih tinggi. Walaupun informasinya belum valid, tapi permainan di belakang layar seperti berebut pengaruh dan akses ke tim atau ke orang-orang berpengaruh, termasuk Wali Kota, masih terlihat,” ujarnya, Minggu 26 Oktober 2025.

Asep mengaku mendengar isu adanya permainan dan promotor tertentu dalam proses tersebut, bahkan sampai mengarah pada dugaan keterlibatan kepentingan di balik penentuan hasil seleksi. 

BACA JUGA:Baru 109 dari 2.426 Kios di Kabupaten Tasikmalaya Miliki Izin Resmi, DPRD Desak Dinas Bertindak Tegas

“Isu permainan-permainan itu memang terdengar, bahkan sampai menyentuh wilayah angka,” ucapnya.

Lebih lanjut, Asep menyoroti penerapan manajemen talenta yang belum maksimal di Kota Tasikmalaya. 

Ia menjelaskan, proses wawancara dalam manajemen talenta tidak dilarang, namun bukan keharusan. 

“Wawancara yang dilakukan tim akademisi independen itu bukan penentu akhir. Seharusnya kalau sistemnya sudah sempurna, tidak perlu lagi wawancara,” terangnya.

BACA JUGA:Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Fokus Perbaiki Jalan dan Sekolah

Menurutnya, kelemahan utama manajemen talenta ASN di Kota Tasikmalaya adalah belum lengkapnya basis data suksesor dan sertifikasi kompetensi. 

Ia mendorong Pemkot untuk segera menerapkan smart system kepegawaian agar proses karier ASN bisa lebih transparan dan terpantau publik.

“Kalau ada aplikasi smart system, ASN bisa tahu posisi ranking mereka, alasan tidak lolos, dan pengawasan dari DPRD pun bisa dilakukan secara terbuka. Ini demi perbaikan sistem agar lebih fair,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait