Belum Ada Rapat Pembongkaran Atap PKL Cihideung Kota Tasik

Reporter: syindi|
Kamis 10-06-2021,13:30 WIB
Belum Ada Rapat Pembongkaran Atap PKL Cihideung Kota Tasik

RADARTASIK.COM, CIHIDEUNG  — Pemerintah Kota Tasikmalaya didorong untuk tidak berlama-lama dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) Jalan Cihideung. Pembahasan harus segera mungkin dilakukan, agar penataan tidak harus menunggu lebih lama.


Sebagaimana diketahui, Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menegaskan akan membentuk tim khusus yang membahas persoalan PKL Cihideung tersebut. Salah satunya dalam waktu dekat dirinya akan menginstruksikan dinas terkait membongkar atap lapak PKL.8

Tetapi langkah Yusuf tersebut, nampak belum sinergis dan ditanggapi serius dinas terkait. Hal itu terlihat dari pengakuan Dinas Satpol PP yang mengaku belum mendapatkan instruksi apapun.

“Kita belum mendapat instruksi apapun, termasuk ajakan rapat. Sejauh ini belum ada,” ujar Kabid Trantibum Satpol PP Kota Tasikmalaya Yogi Subarkah kepada Radar, Rabu (9/6/2021).

Padahal pada Senin (7/6/2021), Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menegaskan atap dari lapak PKL di Jalan Cihideung harus dibongkar. Supaya PKL tidak membiarkan lapak dagangannya tidak menetap setelah berjualan. “Nanti saya akan buat edaran supaya dibongkar,” ujarnya kepada Radar.

Selain itu, kata Yusuf, badan Jalan Cihideung pun akan di-steril-kan dari pedagang. Sehingga pedagang untuk sementara boleh berdagang di area trotoar dengan jumlah pedagang yang tetap. “Karena nanti kalau diperlebar trotoar-nya, buat pedagang masih bisa di situ,” terangnya.

Yusuf menegaskan bahwa kondisi PKL Cihideung saat ini bukan kehendak Pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena berdasarkan Perwalkot, mereka hanya boleh berjualan dari jam 09.00-16.00. “Tidak ada istilah pemerintah menyetujui (PKL seperti saat ini, Red),” ujarnya.

Untuk eksekusinya, lanjut Yusuf, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan dinas-dinas terkait terlebih dahulu. Selanjutnya, dia akan mengeluarkan surat edaran untuk sosialisasi. “Nanti kita rapat dulu, kemudian dibentuk tim sosialisasi kepada mereka (PKL),” terangnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Isep Rislia mendukung langkah dari pemerintah dalam penataan PKL Cihideung. Karena menurutnya, tidak harus menunggu 2022 untuk memperbaiki kondisi kawasan Cihideung. “Lebih cepat lebih baik,” ungkapnya.

Maka dari itu, dia meminta timsus yang direncanakan segera dibentuk Pemkot. Supaya pembahasan dan proses yang diperlukan bisa dimulai dalam waktu dekat. “Karena tentu harus dibahas secara matang dulu kan,” terangnya.

Jika mengacu pada Perwalkot Nomor 60 Tahun 2015, konsep PKL Cihideung tidak seperti sekarang. Jadi kekumuhan Jalan Cihideung jelas di luar perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

“Jangan sampai dianggap kondisi ini adalah keinginan Pemkot, karena jelas di Perwalkotnya pedagang hanya berjualan sampai sore,” jelasnya.

Di samping penertiban, Pemkot juga tidak bisa mengabaikan nasib PKL begitu saja. Penataan harus bisa memberi manfaat, baik bagi masyarakat umum, pemilik toko termasuk PKL di sana. “Untuk itu, PKL dan pedagang eksisting juga harus diajak bicara,” ujarnya.

Salah satu yang perlu diperhatikan yakni penempatan sementara PKL yang rencananya di trotoar. Jangan sampai muncul polemik baru. “Jangan malah saling merugikan, harus simbiosis mutualisme,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, langkah Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf yang berencana menata lebih awal pedagang kaki lima (PKL) Jalan Cihideung, diharapkan bisa membuat suasana pusat kota lebih tertata dan memberikan kenyamanan.

Ketua Pemuda Persatuan Umat Islam ( Pemuda PUI) Jawa Barat, Deden Tazdad mengapresiasi langkah H Yusuf. Menurutnya, pemerintah memang sudah seharusnya mengambil langkah soal kekumuhan di Jalan Cihideung. “Jangan terlalu lama, realisasikan dengan segera,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (8/6/2021).

Jika kawasan Jalan Cihideung sudah tertata, kata dia, jalur lalu lintas di area tersebut tentu akan lebih lancar. Ditambah suasana yang lebih baik bisa memberi kenyamanan pengunjung. “Kalau sekarang kan jalannya sempit,” ujarnya.

Terlepas dari itu, sambung dia, dirinya meminta pemerintah tetap konsisten melakukan pengawasan. Supaya hasil penataan tidak hanya bersifat sementara.

“Kalau tidak diawasi, khawatirnya ada pedagang yang bandel termasuk barang dan peralatan dagangnya harus dibereskan kalau sore,” katanya.

Selain tata letak, dia pun menekankan pengelolaan sampah yang baik. Hal itu bisa dikomunikasikan dengan paA­ra PKL, agar bekerja sama menjaga kebersihan di sekitar laA­pak. “Pemerintah pun harus meA­nyiapkan bak pengangkut sampah,” ucapnya. (rga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: