Kondisi PKL Cihideung Kota Tasik Dipayungi Perwalkot, Warisan Budi-Dede

CIHIDEUNG — Tahun 2015, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Cihideung. Hasil dari program tersebut, sampai kini ruas jalan di kawasan pusat kota itu menjadi tempat menetap bagi roda-roda PKL.

Penataan tersebut, tercantum dalam Peraturan Walikota TasikA­malaya (Perwalkot) Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Pemerintah di masa kepemimpinan H Budi BuA­A­diman- H DedeSudrajat itu meA­mberikan sebanyak 332 unit gerobak dagangan bagi para PKL.Awalnya, perwalkot terA­seA­but diterbitkan dengan tujuA­an untuk memberikan duA­kungan positif kepada PKL, untuk menumbuhkan keA­mamA­puan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.Namun kebijakan tersebut malah menimbulkan kontroversi, mengingat kondisinya tidak sesuai dengan apa yang dituju. Kawasan itu kini malah tidak tertata dan mengganggu ketertiban umum.Disinggung soal PKL di kawasan itu, Kepala Dinas KUMKM Perindag H M Firmansyah mengatakan hal itu (PKL Cihideung, Red) bukan merupakan kewenangannya. Pasalnya, ranah penanganan PKL ada di Satpol PP. “Penanganan PKL bukan di Indag,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (19/5/2021).Para PKL merupakan para pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Hal itu diakui oleh H Firmansyah, di mana ada tanggung jawab pembinaan kepada PKL sebagai pedagang kecil atau ultra mikro.Akan tetapi, program pembinaan dan pengembangan usaha ultra mikro terhenti sampai tahun 2019. Pasalnya, tahun 2020 dan 2021 anggaran untuk program tersebut terkena refocusing efek dari pandemi Covid-19.

Sumber: