Wagub Jabar: Biaya Mahal, Izin Sekolah Bisa Dicabut

Wagub Jabar: Biaya Mahal, Izin Sekolah Bisa Dicabut

TASIK — Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak menerima aduan di dunia pendidikan. Di antaranya biaya yang mahal serta penahanan ijazah siswa.


Wakil Gubernur Jawa Barat, H Uu Ruzhanul Ulum mengaku telah mendapat aduan dari DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal banyaknya kasus penahanan ijazah. Hal itu dikarenakan siswa masih menunggak iuran dan biaya lainnya.

“Kasus ini terjadi di negeri maupun swasta. Tunggakannya bervariatif dari ratusan ribu sampai jutaan,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (2/5/2021).

Uu sangat menyayangkan dengan adanya lembaga pendidikan yang yang masih melakukan penahanan ijazah. Terlebih, saat ini masih suasana pandemi Covid-19 di mana ekonomi sedang lesu. “Ini bisa menghambat pendidikan anak,” ujarnya.

Selain itu, kata Uu, ada juga lembaga dan yayasan pendidikan yang mematok biaya masuk dengan nilai fantastis. Apalagi, belum tentu biaya tersebut diterapkan pada fasilitas layanan secara utuh. “Ada yang mencapai Rp 10 -15 juta untuk bisa masuk sekolah,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat bisa melakukan evaluasi dan memanggil pimpinan lembaga atau yayasan bersangkutan. Supaya tidak mengedepankan sisi bisnis di banding upaya mencerdaskan generasi pelajar. “Ini perlu menjadi bahan evaluasi,” terangnya.

Terlebih bagi yayasan pendidikan yang notabene swasta, jika tetap mengeA­depankan sisi bisnis di samA­ping pencerdasan siswa. Maka izin operasionalnya akan ditinjau ulang. “Kalau perlu ditutup karena memA­beratkan masyarakat,” tegasnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk aktif melaporkan segala persoalan pendidikan kepada pemerintah, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya pun akan menindaklanjuti segala aduan dengan melakukan pemanggilan kepada yayasan atau lembaga terkait.

“Akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya (meminta biaya mahal),” terangnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Enan Suherlan mengaku sepakat dengan evaluasi biaya pendidikan. Termasuk penindakan terhadap sekolah yang menahan ijazah siswanya. “Memang perlu diebaluasi, karena pendidikan itu pada prinsipnya untuk semua anak bangsa,” imbuhnya. (rga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: