Sudah 37 Tahun, Pemekaran Cirebon Timur Tidak Kunjung Terwujud
Senin 19-04-2021,11:34 WIB
CIREBON — Pemekaran wilayah Kabupaten Cirebon Timur (Cirtim) atau biasa juga disebut WTC (Wilayah Timur Cirebon) menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) sudah diwacanakan sejak 37 tahun lalu. Namun sayangnya hingga kini gerakan dan usaha pemekaran tersebut belum membuahkan hasil.
Salah satu tokoh pemekaran Cirebon Timur, H Dade Mustofa mengakui jika wacana pemekaran Cirebon sudah cukup lama ada. “Sejak 37 tahun yang lalu isu dan wacana pemekaran sudah mulai muncul,” ujar kepada Radar Cirebon.
Dade mengungkapkan hal yang paling mendasar dari munculnya isu dan wacana pemekaran Cirebon Timur yakni pelayanan pemerintah daerah yang berpusat di Sumber dirasakan cukup jauh untuk bisa melayani warga di wilayah timur.
“Hal yang mendasar yakni pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Cirebon Timur. Masyarakat Cirebon Timur merasakan jauh ketika akan meminta pelayanan pemerintah daerah, karena harus ke Sumber dulu. Bayangin kalau dari Pasaleman mau ke Sumber, setidaknya membutuhkan waktu sekitar dua jam,” terangnya.
Pelayanan kepada masyarakat Cirebon Timur sangat dirasakan jauh meskipun di Cirebon Timur terdapat banyak kantor kecamatan.
“Memang kantor kecamatan itu miniatur pemda, tetapi kan kita tidak bisa hanya cukup di kecamatan. Pasti kita harus ke Sumber untuk pelayanan lanjutan. Sehingga itu hal yang mendasar mengapa warga Cirebon Timur ingin mekar dari Kabupaten Cirebon,” bebernya.
Terkait dengan infrastruktur, Dade mengklaim kesenjangan infrastruktur bukan menjadi penyebab adanya wacana pemekaran Cirebon Timur.
“Kalau infrastruktur bukan menjadi penyebab utamanya, karena kita mengakui pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas. Mungkin yang dekat pusat Pemerintah menjadi skala prioritas, seperti Cirebon Timur wilayah Mundu juga itu ada perhatian soal infrastruktur,” jelasnya.
Salah satu tokoh Cirebon Timur yang ikut memunculkan wacana dan mendukung pemekaran Kabupaten Cirebon adalah mantan Menteri Kelautan Rohmin Dahuri.
“Pada awal tahun tahun 2000-an baru banyak gerakan dan usaha untuk pemekaran Cirebon Timur. Ada banyak organisasi yang terbentuk, dan mereka sama-sama berjuang untuk mewujudkan Cirebon Timur ini mekar,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT) Qorib SH MH mengungkapkan beberapa hal yang membuat wacana Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur tak kunjung terwujud. Salah satunya belum ada kesepahaman dari berbagai elemen masyarakat bahwa pemekaran adalah menjadi kebutuhan bersama.
Bahkan, menurut Qorib, banyak pihak yang masih meragukan jika pemekaran ini murni berdasarkan kebutuhan bersama.
“Pergerakan pemekaran ini masih dianggap sebagai kebutuhan elit politik, padahal pergerakan pemekaran ini murni karena Cirebon Timur ini ingin mekar,” tegasnya.
Terlebih lagi saat ini, kata Qorib, para tokoh pergerakan pemekaran Cirebon Timur sudah mulai pesimistis.
“Aktivis-aktivis dan tokoh pergerakan sudah banyak yang pesimis untuk kembali bergerak mewujudkan pemekaran Cirebon Timur ini,” keluhnya.
Padahal diakui Qorib, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemekaran Cirebon Timur.
“Kita sudah melakukan riset, dalam hal ini riset meminta pendapat akademisi berbagai perguruan tinggi swasta terkait pemekaran Cirebon Timur ini. Kami akan lakukan riset kembali karena riset yang dulu sudah cukup lama beberapa tahun yang lalu,” jelasnya.
Qorib juga menegaskan pihaknya sudah membuat statuta terkait pemekaran Kabupaten Cirebon wilayah timur.
“Kita sudah buat statuta terkait dengan potensi yang dimiliki Cirebon Timur. Termasuk jumlah desa, kecamatan serta jumlah warga Cirebon. Statuta ini sangat lengkap jika kita ingin mengetahui lebih detail terkait Cirebon Timur. Dan, statuta ini sudah kita kirim ke Gubernur Jawa Barat,” katanya.
Pihaknya juga sudah melakukan studi banding kepada daerah-daerah yang sudah melakukan pemekaran. “Sosialisasi kepada masyarakat melalui BPD, dan juga kita sudah melakukan studi banding kepada daerah yang sudah mekar termasuk Kabupaten Pangandaran,” katanya.
Qorib menerangkan yang saat ini belum dilakukan adalah audiensi dan meminta rekomendasi dari DPRD dan Pemkab Cirebon terkait pemekaran Cirebon Timur.
“Kita tinggal cukup membutuhkan surat rekom dari DPRD dan Pemkab Cirebon yang akan kita ajukan kepada pemerintah pusat, melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Menurut Qorib, Cirebon Timur sudah paling layak dibandingkan dengan Indramayu Barat untuk dilakukan pemekaran. “Menurut kami, Cirebon Timur ini yang paling layak menjadi satu Kabupaten dibandingkan dengan Indramayu Barat,” ujarnya.
Anggaran menurut Qorib menjadi salah satu faktor yang terpenting menjadi kendala pergerakan pemekaran Cirebon Timur.
“Kita kebanyakan menggunakan uang pribadi dan patungan untuk bergerak mewujudkan pemekaran Cirebon Timur. Namun kita tidak sanggup terkait anggaran, sehingga anggaran ini menjadi kendala utama, karena pemekaran ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” katanya.
Meskipun demikian, Qorib terus akan melakukan pergerakan pemekaran Cirebon Timur. “Bagi saya pribadi, saya akan terus berusaha dan nggak akan berhenti untuk mewujudkan Cirebon Timur menjadi suatu kabupaten. Meskipun nantinya saya meninggal, maka pergerakan terus akan terus digelorakan terutama kepada anak-anak saya,” randasnya. (den/red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
