Desak Transparansi, Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Panggil BPBD Soal Dana BTT Menipis

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Komisi III DPRD Kabupaten TASIKMALAYA memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin 23 Juni 2025. 

Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan detail terkait penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2025 yang dinyatakan sudah nyaris habis di pertengahan tahun oleh Bupati Cecep Nurul Yakin.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Gumilar Akhmad Purbawisesa, menjelaskan bahwa pihaknya ingin memastikan alokasi dan realisasi anggaran BTT senilai Rp 28 miliar benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

"Kami ingin memastikan kebenaran informasi bahwa dana BTT sudah habis, sekaligus memeriksa apakah penggunaannya tepat sasaran," ujar Gumilar kepada radartasik.com.

BACA JUGA:Logo Baru Harapan Baru: Kebangkitan Total Persikotas, Suporter Tagih Revitalisasi Stadion Wiradadaha

Dari pemaparan BPBD kepada Komisi III, terungkap bahwa dana BTT telah digunakan untuk membiayai 31 kegiatan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 

Sebanyak 16 kegiatan sudah dibayarkan senilai Rp 9,5 miliar, sedangkan 15 titik lainnya yang merupakan pekerjaan tahun 2024 memerlukan anggaran Rp 17,6 miliar. 

Secara total, anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp 27,1 miliar, menyisakan sekitar Rp 400 juta.

Namun demikian, Gumilar menegaskan bahwa sistem pembayaran BTT dilakukan setelah pekerjaan rampung. 

BACA JUGA:Perkuat Jaring Pengaman Sosial, BRI Sukseskan Penyaluran Bantuan Subsidi Upah

Dengan demikian, dana yang sebenarnya belum dibayarkan masih mencapai sekitar Rp 18 miliar.

"Dana BTT belum habis dibayarkan, tapi sudah diplot untuk kebutuhan mendesak, termasuk pembangunan tembok penahan gelombang di Cikalong dan Cipatujah," jelasnya.

Komisi III menekankan pentingnya ketersediaan dana BTT, mengingat Kabupaten Tasikmalaya tergolong wilayah rawan bencana peringkat ketiga di Jawa Barat. 

Oleh karena itu, penggunaan BTT ke depan harus lebih selektif dan memprioritaskan penanganan bencana yang urgensinya tinggi.

Sumber: