Pemkab Tasikmalaya Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak, DPRD Ingatkan Soal Tata Kelola Anggaran

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi saat memimpin rapat. istimewa for radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten TASIKMALAYA kembali menjadi sorotan utama.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyatakan komitmennya mempercepat perbaikan dengan kemungkinan melakukan pergeseran anggaran dalam APBD.
“Kami akan evaluasi seluruh pos anggaran dan mencari celah agar pembangunan infrastruktur bisa segera dipercepat. Perbaikan jalan, terutama yang menghubungkan antar kecamatan, tidak bisa ditunda karena berdampak langsung pada mobilitas dan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Cecep, Minggu 8 Juni 2025.
Ia menjelaskan, skema pergeseran anggaran masih dikaji apakah melalui APBD Perubahan atau mekanisme lainnya. Pemkab pun akan menggelar rapat evaluasi bersama seluruh kepala dinas pada besok Selasa 10 Juni 2025, untuk membahas strategi tersebut.
Namun, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, mengingatkan bahwa penggunaan APBD tidak bisa dilakukan sepihak oleh eksekutif.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Penggunaan APBD harus melalui kesepakatan bersama dengan DPRD. Tidak bisa diputuskan sepihak,” tegas Ami Fahmi, Senin 9 Juni 2025.
Politisi PKB itu juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek urgensi dan prioritas dalam penganggaran.
BACA JUGA:Diky Chandra Usulkan Pendopo Lama Tasikmalaya Jadi Museum, Eks Setda untuk UMKM
Menurutnya, jika jalan yang rusak merupakan kewenangan provinsi, maka Pemkab seharusnya mengusulkan perbaikan ke Pemprov Jawa Barat tanpa membebani APBD daerah yang terbatas.
“Dengan Gubernur dan Presiden saat ini berasal dari koalisi yang sama, mestinya lebih mudah bagi Pemkab Tasikmalaya mengakses dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat,” tambahnya.
Lebih jauh, Ami meminta agar perhatian terhadap infrastruktur tidak hanya difokuskan pada jalan, tetapi juga sektor vital lain seperti pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai pembangunan hanya fokus pada jalan. Fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan juga harus jadi prioritas, dilihat dari tingkat urgensinya,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: