Pelantikan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Diwarnai Aksi Mahasiswa dan Masyarakat
![Pelantikan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Diwarnai Aksi Mahasiswa dan Masyarakat](https://radartasik.disway.id/upload/150a134671ff9598d486fc48af560f2a.jpg)
Aksi mahasiswa dan masyarakat warnai pelantikan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin 2 September 2024. ujang nandar / radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Ratusan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Senin 2 September 2024.
Aksi ini bertepatan dengan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baru. Massa aksi datang dengan tuntutan yang beragam.
Aksi dimulai dengan pembakaran kemenyan, diikuti orasi yang meminta mereka diizinkan masuk ke dalam kompleks gedung.
Ketegangan sempat terjadi saat massa mencoba masuk namun dihalangi oleh petugas kepolisian, hingga terjadi saling dorong antara massa dan aparat.
BACA JUGA:Poltekkes Tasikmalaya Adakan Program Pencegahan Stunting di SMPN 9 Kota Tasikmalaya
Setelah itu, massa aksi membuat lingkaran dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes.
Mereka terus berorasi dan mendesak perwakilan dari sembilan partai yang memiliki kursi di DPRD untuk menemui mereka.
Beberapa perwakilan anggota dewan yang hadir di antaranya Ketua DPRD sementara, Cecep Nur Yakin, Wakil Ketua Nanang Romli, serta anggota lainnya seperti Hidayat Muslim dan Hakim Zaman.
Salah satu perwakilan massa aksi, Wildan Faiz, menyampaikan sejumlah isu yang harus segera ditangani oleh anggota dewan terpilih.
BACA JUGA:Miliki Modal Kuat, Laba BRI Layak Dibagi Dalam Bentuk Dividen
Ia menyoroti penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Tasikmalaya.
Namun di balik itu ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lima SKPD yang belum mengembalikan aset daerah, bahkan ada yang hilang, termasuk 80 aset di Dinas Kesehatan.
"Kami meminta anggota dewan terpilih untuk melakukan penyelidikan dan menangkap oknum yang tidak mengembalikan aset tersebut," tegas Wildan.
Selain itu, massa juga menuntut penyelidikan terhadap pemotongan dana hibah bantuan keuangan (Bankeu) desa-desa tahun 2021 yang belum terselesaikan hingga kini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: