Harapan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran untuk Dana Aspirasi yang Tak Kunjung Terwujud

PANGANDARAN, RADARTASIK.COM - Sejak tahun 2014, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran belum pernah menerima dana aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). 

Hal ini disampaikan oleh Jalaludin, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PKB, yang sudah menjabat selama tiga periode.

"Dana aspirasi atau Pokir ini sebenarnya diatur oleh Undang-Undang, yakni sebesar 10 persen dari kegiatan fisik," ujar Jalaludin kepada Radar Tasikmalaya pada kemarin Kamis 8 Agustus 2024.

Menurutnya, ketiadaan dana aspirasi ini bergantung pada kebijakan kepala daerah sebagai pengguna anggaran. "Mudah-mudahan ke depannya ada," tambahnya.

BACA JUGA:BRI Ajak Guru se-Kabupaten Banyuwangi Ikuti Pelatihan Numerisasai Metode Gasing

Jalaludin menjelaskan bahwa ketiadaan dana aspirasi bukan disebabkan oleh tidak adanya program atau anggaran, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan birokrasi yang berdampak pada tata kelola pemerintahan. 

"Saya harap dana aspirasi ini ada di masa depan, karena ini bukan masalah kondisi keuangan, tapi diatur oleh Undang-Undang," katanya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024, Jalaludin mengungkapkan gajinya bisa mencapai Rp 22 juta bruto. "Di daerah lain, satu tunjangan saja bisa melebihi gaji," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran sementara, M. Taufiq, menekankan pentingnya dana aspirasi karena setiap anggota dewan memiliki konstituen. 

BACA JUGA:Kurangnya Edukasi Kesehatan Bisa Menjadi Penyebab Kasus Stunting Baru di Kota Tasikmalaya

"Kami punya daerah binaan, dan saat reses kami memberikan bantuan keuangan, misalnya untuk pengecoran jalan," ungkapnya. 

Taufiq, yang juga Ketua DPD Golkar Pangandaran, berharap agar dana aspirasi bisa diupayakan demi kesejahteraan masyarakat Pangandaran. "Kami berharap ada dana aspirasi," tutupnya.

Sumber: