Kota Tasikmalaya Harus Menjadi Pusat Perkembangan Koperasi di Indonesia, Terungkap dalam Saresehan
Para pemateri saat diskusi di Saresehan Politik Perkoperasian dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-77 tingkat Kota Tasikmalaya di Graha Mitrabatik, Kamis 8 Agustus 2024. rezza rizaldi / radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Kota Tasikmalaya, yang menjadi tempat bersejarah bagi Kongres Koperasi Pertama Indonesia, memainkan peran penting dalam membangun dasar ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Hal tersebut terungkap dalam Saresehan Politik Perkoperasian dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-77 tingkat Kota Tasikmalaya di Graha Mitrabatik, Kamis 8 Agustus 2024.
Ketua Dekopinda Kota Tasikmalaya, Agus Rudianto, menegaskan pentingnya peristiwa tersebut dalam perjuangan melawan sistem ekonomi kapitalistik yang diterapkan oleh penjajah.
Kongres ini, yang terinspirasi oleh gagasan Bung Hatta, menempatkan koperasi sebagai alat persekutuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.
"Pada masa Agresi Militer Belanda II, Tasikmalaya menyediakan tempat aman bagi kongres di Koperasi PKKT di Jalan Mohammad Hatta Nomor 40, yang meskipun akhirnya terbakar, tetap diingat sebagai lokasi bersejarah," paparnya.
Agus Rudianto menekankan pentingnya mengelola sejarah koperasi di Tasikmalaya untuk pengembangan ekonomi rakyat, salah satunya dengan revitalisasi Tugu Koperasi.
Bacalkada Kota Tasikmalaya, Dicky Chandra yang hadir menjadi narasumber dalam diskusi, juga menyoroti peran penting koperasi dalam mengatasi kesenjangan sosial di kota tersebut.
Dengan hanya 90 dari 300 koperasi yang masih aktif, ia mendorong pemerintah kota untuk memanfaatkan koperasi sebagai sarana peningkatan ekonomi.
BACA JUGA:Cara Mengatasi HP yang Tidak Bisa Mengakses Internet
Dicky menegaskan pentingnya menjadikan Tasikmalaya sebagai Kota Koperasi yang dikenal secara nasional dan internasional. "Serta mengusulkan regulasi khusus untuk mendukung pengembangan koperasi," bebernya.
Namun, Akademisi Prof. Dr. H. Kartawan, SE, MP yang juga menjadi pemateri dalam diskusi itu, mengkritik pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan kapitalis daripada usaha kecil.
Ia menyoroti amnesti bagi perusahaan besar dan dampak negatif Omnibus Law yang lebih menguntungkan kapitalis.
Prof. Kartawan berharap pemerintah lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dengan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam kepada koperasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
