Pemkab Tasikmalaya Juga Punya Utang Jamkesda ke RSUD SMC dan Beberapa Rumah Sakit Lainnya

Pemkab Tasikmalaya Juga Punya Utang Jamkesda ke RSUD SMC dan Beberapa Rumah Sakit Lainnya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Permasalahan utang Pemkab Tasikmalaya terkait pembayaran Jamkesda untuk masyarakat tidak mampu tak hanya ke RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya saja. 

Utang Jamkesda yang saat ini belum dibayarkan itu juga terjadi ke RSUD SMC yang lebih dari Rp 20 miliar, termasuk rumah sakit lainnya seperti Cicendo dan RSHS Bandung.

Akibat utang tersebut, sempat ada penegasan dari RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya kepada Pemkab Tasikmalaya. Bahwa bila tidak segera ada pembayaran, maka tidak akan dilayani masyarakatnya yang memakai Jamkesda untuk berobat.

BACA JUGA:Galaxy S24 Series Bisa Bikin Kamu Auto Jadi Fashion Content Creator Ikonik, Yuk Simak di Sini..!

"Lebih dari itu (lebih dari Rp 20 miliar utang Jamkesda ke RSUD SMC, Red)," ujat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dr Heru Suharto, Kamis 1 Februari 2024.

Utang Jamkesda itu diakui dia, tidak hanya di dua rumah sakit tersebut. Tetapi ke Cicendo, RSHS, Respati dan rumah sakit lainnya yang bekerjasama dengan Pemkab Tasikmalaya. 

"Tentu itu akan kita upayakan, dengan cara dibayar secara dicicil, salah satunya ke RSUD dr Soekardjo sudah kita bayarkan secara kita cicil," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmaya Asep Sopari Al-Ayubi menuturkan, permaslahan utang Jamkesda Pemkab ini memang berulang setiap tahun. 

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmaya Asep Sopari Al-Ayubi. istimewa--

Melihat hal itu pihaknya juga menyarankan segera diselesaikan, demi berlanjutnya pelayanan kesehatan dengan fasilitas Jamkesda. 

"Itu (utang Jamkesda) harus segera diselesaikan oleh Pemkab. Karena bagaimanapun operasional itu harus terus berjalan," tuturnya.

Melihat permasalahan tersebut selalu berulang, menurut dia harus ada solusi yang tetap. Salah satunya diperbesar jaminan kesehatan yang dicover oleh BPJS, yang ditanggung oleh pemerintah. 

"Itu harus diperbesar atau diperbanyak masyarakat penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga Jamkesda tidak menjadi andalan," sarannya.

Sumber: