Bansos Beras Kualitas Buruk di Kota Tasik tak Pernah Seselasi, Dinsos Sudah Wanti-Wanti

“Setelah kami laporan ke Kemensos bersama Pak Kadis waktu itu, selang beberapa hari tim pemeriksa juga datang. Tidak lama berselang Kepala Bulog Subdivre Ciamis pindah tugas,” kata dia.

Baca juga : YA AMPUUUNN.. 30 Juta UMKM Bangkrut
Pihaknya sejak awal program tersebut akan digulirkan sudah mewanti-wanti terhadap Bulog, supaya memperhatikan kualitas beras.Meski pada prosedur pendistribusian bantuannya, terdapat standar tersendiri mulai dari berita acara yang disaksikan pihak-pihak terlibat.”Termasuk ketika terjadi keluhan serupa di Kawalu, saat bantuan sudah sampai kelurahan saya menegaskan ditolak saja dan dikembalikan ke Bulog,” tegas Hendra.Hendra menuturkan ada pun beras yang dikeluhkan Laskar Dhuafa, merupakan beras bantuan yang diterima warga di wilayah Bojong Cipedes. 

Kemudian sudah dilaporkan juga terhadap pihak kepolisian atas temuan tersebut. 

”Tapi ketika kondisinya sudah begitu harusnya dari awal dilaporkan, otomatis akan ada perbaikan atau pengganti barang,” tuturnya.Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengaku mendorong eksekutif turut menelusuri adanya laporan warga yang mengeluhkan kualitas beras. Walau pun tidak ditampik, program itu sejatinya sudah bergulir di akhir tahun lalu.“Di-kroscek saja, kalau terjadi kelalaian dan ada indikasi unsur pidana, tentu pihak berwajib juga menelusuri. Dinas memang ada peran untuk evaluasi dan monitoring program ini, mohon di-respons juga,” kata Dede,Politisi PKS itu menerangkan program pembagian beras dari Pemerintah Pusat tersebut sudah tidak berjalan di tahun ini. 

Masyarakat kala itu menerima bantuan sejak Agustus sampai dengan November 2020.”Sudah tidak ada lagi memang program bantuannya, tetapi minimal ke depan diperbaiki. Kasihan kalau benar-benar seperti itu, masyarakat miskin sudah sulit, ditambah bantuan bahan pangan tidak bermutu,” keluh Dede.Sebelumnya diberitakan, sebagian masyarakat mengendus adanya indikasi permainan dalam pengadaan beras pada program Bantuan Sosial Beras (BSB). 

Melihat adanya temuan kualitas beras yang tidak layak konsumsi, dan saat dicek ke pasaran beras bantuan bagi warga miskin tersebut hanya sekitar Rp 5 ribu per kilogramnya.Hal itu diungkapkan Koordinator Laskar Dhuafa Tasikmalaya Habibudin, dalam audiensi lanjutan di ruang badan musyawarah (Banmus) DPRD Kota Tasikmalaya. 

Audiensi itu, kembali mempertanyakan tanggungjawab pemerintah, berkaitan beras bantuan yang diterima salah seorang warga pada Oktober 2020 lalu, melalui program BSB (Bantuan Sosial Beras). 

Beras untuk kebutuhan publik selama tiga bulan itu, kondisinya apek, berkutu dan secara kasat mata tidak layak konsumsi.“Kita menduga, ada indikasi permainan karena keuntungannya signifikan. Beras ini, saat kita tarik ke pasaran harganya paling Rp 5 ribu per kilogram, sementara program bantuan pemerintah ini anggarannya Rp 10.300 per kilogram,” kata Habib dalam audiensi, Rabu (24/3/2021).Apalagi, lanjut dia, dalam pengimplementasian program BSB di Kota Tasikmalaya, Bulog hanya bekerja dengan Dinas Sosial (Dinsos), tanpa melibatkan Dinas KUMKM Perindag, BP POM dan stakeholder lainnya dalam memastikan beras yang diterima warga miskin aman dan layak.“Hari ini Bulog sendiri tidak bisa memastikan itu beras dari mereka atau bukan, padahal itu diterima salah seorang warga, dari bantuan BSB. Ini mohon, kalau permainan di kegiatan lain kita semua tidak memungkiri, tapi kalau permainan untuk warga miskin. Ingat pembalasannya seperti apa,” keluhnya.Pegiat Laskar Dhuafa lainnya, Heryanto Rusdiansyah mengungkapkan pejabat terkait yang menangani urusan bantuan tersebut memiliki krisis rasa. 

Ketika daerahnya mendapat predikat termiskin se-Jawa Barat, masih tega konsumsi untuk kaum fakir miskin turut dibumbui permainan yang terindikasi menguntungkan pihak-pihak tertentu.