Kata Bawaslu, Gudang Logistik KPU Kota Banjar Kurang Banyak Kamera Pengawas

Kata Bawaslu, Gudang Logistik KPU Kota Banjar Kurang Banyak Kamera Pengawas

Anggota Bawaslu Kota Banjar, Wahidan saat diwawancarai awak media usai memantau Gudang Logistik KPU, Kamis 9 November 2023. anto sugiarto / radartasik.disway.id--

Kata Bawaslu, Gudang Logistik KPU Kota Banjar Kurang Banyak Kamera Pengawas

BANJAR, RADARTASIK.COM - Bawaslu Kota Banjar merekomendasikan agar KPU melengkapi sistem keamanan di gudang logistik yang berada di wilayah Kecamatan Purwaharja. 

Anggota Bawaslu Kota Banjar, Wahidan mengatakan, berdasarkan hasil pantauan pihaknya ke gudang logistik KPU bahwa semua sudut masih kurang dari segi keamanan kamera pengawas atau CCTV

"Kita, Bawaslu Kota Banjar merekomendasikan (Gudang KPU, Red) harus terpantau dari semua sudut kamera pengawas CCTV," katanya, Kamis 9 November 2023. 

BACA JUGA:Pembongkaran Eks Terminal Cilembang Tasikmalaya Akan Dilakukan 14 Hari Kedepan

Terang dia, berdasarkan hasil pantauannya gudang logistik KPU Kota Banjar itu sudah representatif dan hanya kurang banyak saja dari segi keamanan kamera pemantau CCTV.

Karena kamera pemantau yang sudah terpasang baru ada di 4 titik. Itu juga berada di dalam gudang dan di luar gudang untuk memantau keamanan logistik. 

Namun, kamera pemantau CCTV dirasa masih kurang dan harus ditambah 4 titik lagi, agar keamanan gudang logistik untuk Pemilu 2024 itu terjaga. 

"Ya harus ditambah lagi 4, supaya pas 8 dan bisa terpantau semua titik demi keamanan dan meminimalisir kecurangan," tegasnya.

BACA JUGA:Pamitan I Putu Gede Terima Kasih ke Persib Sangat Menyentuh Hati, Hatur Nuhun Putu!

Ketua KPU Kota Banjar, Dani Danial Mukhlis melalui Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik, Gani Abdul Rojak menuturkan, untuk sementara ini baru 4 titik kamera CCTV yang terpasang. 

"Baru ada 4 titik kamera pengawas keamanan yang dipasang, karena keterbatasan anggaran," tuturnya. 

Menurutnya, jika Bawaslu Kota Banjar merekomendasikan agar ditambah pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke KPU Provinsi Jawa Barat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: