Tasikmalaya Selatan Dimekarkan Setelah Pemilihan Presiden 2024, Benarkah?

Tasikmalaya Selatan Dimekarkan Setelah Pemilihan Presiden 2024, Benarkah?

Demi Hamzah Rahadian, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya. istimewa--

Tasikmalaya Selatan Dimekarkan Setelah Pemilihan Presiden 2024, Benarkah

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Antusiasme masyarakat terkait pemekaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Selatan (Tasela) semakin membara saat ini. 

Kabar mengenai progres pembukaan moratorium setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menggugah optimisme di kalangan warga.

Demi Hamzah Rahadian, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan bahwa proses pemekaran atau pendirian Daerah Otonom Baru (DOB) di bagian selatan Kabupaten Tasikmalaya telah mencapai tahap pengajuan ke Pemerintah Pusat. 

BACA JUGA:Gawat, Sudah Resmi 5 Pemain Akan Tinggalkan Persib, sehingga Persib Terancam Keropos Usai Hadapi Persija

Namun, tahap selanjutnya masih menunggu keputusan pembukaan moratorium dari pemerintah tersebut.

"Kami tinggal menunggu persetujuan resmi. Saya yakin dan optimis pemekaran ini akan terealisasi setelah Pemilihan Presiden," ungkapnya kepada radartasik.com, Selasa 29 Agustus 2023.

Menurut Demi, mengingat Pemilu akan segera datang dalam waktu sekitar 8 bulan lagi, pemekaran itu tidak dapat diharapkan untuk terealisasi dalam waktu dekat ini.

"Oleh karena itu, kami terus mendorong agar moratorium segera dibuka oleh pemerintah pusat," kata politisi PDI Perjuangan yang mewakili Dapil 6.

BACA JUGA:Adem, Persib Kirim Pesan kepada Persija Usai Laga di Bandung, Isinya Buat Bobotoh dan The Jak Mania Terharu

Diharapkan dia bahwa pendirian Daerah Otonom Baru ini akan menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Tasela yang selama ini belum merasakan pelayanan optimal. 

"Saya yakin dengan pendirian DOB, pelayanan yang optimal akan dapat terwujud," tambahnya.

Di sisi lain, Asep Ridwan warga Cipatujah menekankan bahwa masyarakat telah lama menantikan pemekaran ini, terutama bagi warga Cipatujah di Tasikmalaya Selatan. 

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelayanan pemerintah yang memadai di wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: