Soal Oknum PNS Pemkot Positif Nyabu, Kepala BNN Kota Tasik Ngaku Belum Tahu

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim mengaku belum mengetahui soal oknum PNS Pemkot positif nyabu. Meski ramai pemberitaan soal kasus yang melibatkan Kepala Bappelitbangda Kota Tasik berinisial AA positif menggunakan sabu, Kepala BNN Kota Tasik ngaku belum tahu.

Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya AA diketahui positif menggunakan sabu setelah memenuhi undangan Polda Jabar terkait pernyataan office boy (OB) berinisial AL, yang sepekan lalu ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu.

"Saya tak bisa komen ya soal itu. Kalau soal ada pejabat kena itu, bukan deteksi dini atau kita kecolongan. Tapi itu kan pihak-pihak tertentu," paparnya, Jumat 17 Maret 2023 siang saat ditemui di kantornya.

"Soal ada pegawai Pemkot yang ditangkap karena menggunakan Narkoba, kami tak merasa kecolongan. Tapi saya tak bisa jelaskan karena beritanya belum tahu soal itu. Karena harus konfirmasi dan dipertanggungjawabkan," sambungnya.

BACA JUGA:Kasus Nyabu ASN Pemkot Tasikmalaya yang Diamankan Polda Jabar, Begini Kecurigaan Ketua LAKIP

BACA JUGA:Pj Wali Kota Harus Bertindak Cepat dan Tepat, Sikapi Masalah PNS di Bappelitbangda Kota Tasik Nyabu

Terang dia, soal Polda Jabar bahwa AA harus direhab juga pihaknya belum mengetahui hal tersebut. Dia mengaku baru mengetahui pasti jika dari Polda yang langsung memberitahu kepada dirinya.

"Soal dari Polda Jabar harus direbab di BNN, ya saya tak tahu. Ya gimana saya mau konfirmasi. Berita itu kan saya juga belum tahu apakah benar atau tidak," terangnya.

Iwan Kurniawan menjelaskan, soal deteksi dini penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai Pemkot Tasikmalaya sudah pernah dilakukan. Belum lama ini pihaknya telah melaksanakan tes urine namun baru di Dinas Satpol PP.

"Untuk instansi lain belum ada kesempatannya. Memang para pejabat juga perlu kita deteksi dini tapi belum ada kesempatan. Karena deteksi dini test urine ini kan bentuknya gerakan tiba-tiba. Karena ini bagian dari rencana aksi nasional P4GN," jelasnya. 

Sumber: