Hindari Perselisihan Soal Tanda Batas Tanah, Ini Pesan Wagub Jabar Buat Bupati dan Wali Kota

BANJAR, RADARTASIK.COM – Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzanul Ulum mengajak seluruh masyarakat Jabar untuk memasang tanda batas tanah berupa patok dan mengurus kepemilikan sertifikat tanah.

Hal itu guna mengantisipasi terjadinya perselisihan soal tanda batas tanah yang kerap terjadi di masyarakat. Oleh karenanya penting dilakukan pemasangan tanda batas dan memiliki sertifikat tanah. 

"Tanda batas ini penting karena banyak masalah tentang batas tanah di masyarakat yang berujung pada perpecahan," katanya, Jumat 03 Februari 2023 usai menghadiri gerakan masyarakat pemasangan tanda batas di lapangan Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja.

Perselisihan soal tanda batas tanah yang kerap muncul bukan hanya dengan tetangga. Bahkan dengan keluarga, termasuk dalam soal warisan. 

BACA JUGA:Tangkal Isu Penculikan Anak, Polres Tasikmalaya Gencar Patroli dan Imbauan Kepada Masyarakat

Diakuinya, berdasarkan pengalamannya saat menjabat Bupati Tasikmalaya, banyak tanah diwakafkan namun permasalahan muncul ketika generasi cucu dan cicitnya dewasa. Penyebabnya karena tidak memiliki bukti otentik berupa surat-surat dan sertifikat tanah. 

"Nu kiue wae diurus ku pamarentah (yang seperti ini saja diurus pemerintah, red), kalau tidak diatur oleh pemerintah terjadi hal yang tidak diinginkan," tegasnya. 

Uu meminta masyarakat untuk menyukseskan gerakan ini khususnya di Jawa Barat dengan target 1 juta lebih patok. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang bisa ditambah lagi jumlah patok yang dipasang. 

"Saya meminta kepada Bupati dan Wali Kota untuk menyukseskan program ini berkolaborasi dengan BPN setempat," jelasnya.

BACA JUGA:Nyawa Kakak Tak Tertolong Ditusuk Adik di Tasikmalaya

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan menambahkan, sampai saat ini di Jabar masih tersisa 8 juta bidang tanah yang belum sertifikat. 

"Target tahun ini sekitar 1,5 juta bidang tanah. Semoga 2025 bisa tuntas semua, sepanjang kolaborasi dengan pemerintah daerah," katanya didampingi Kepala Kantor BPN Kota Banjar Adib Fathan. 

Menurutnya, program PTSL dimulai sejak 2017 sampai 2022 kemarin, sudah mencapai 5 jutaan bidang tanah bersertifikat di Jawa Barat. 

Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana membenarkan bahwa pemasangan batas ini mengantisipasi terjadinya perselisihan. 

Sumber: