12 Pelanggaran HAM Berat oleh Negara yang Diakui Presiden Jokowi, Langsung Perintahkan 2 Hal Penting Ini

BACA JUGA: Ini yang Kamu Cari, Game Penghasil Uang Terbaru Cair Terus Hingga Rp850 Ribu

Selain itu Presiden juga meminta pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik.

“Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Jokowi.

Sementara itu, dalam kesempatan lebih awal, Menko Polhukam menegaskan kembali bahwa kerja Tim PPHAM tidak meniadakan sekali kelanjutan proses yudisial.  

"Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non-yudisial. Bukan. Yang yudisial silakan jalan," kata Mahfud.

BACA JUGA: BBM Pertamina Turun Rp 1.100 Hingga Rp 2.150, Harga Pertalite dan Solar Subsidi di Bawah Harga Keekonomian

Seperti diketahui Tim PPHAM diketuai oleh Profesor Makarim Wibisono bersama tujuh anggota lainnya, yakni Ifdal Kasim, Profesor Suparman Marzuki, Dr. Mustafa Abubakar, Profesor Rahayu, K.H. As'ad Said Ali, Letjen TNI Purn. Kiki Syahnarki, dan Profesor Komarudin Hidayat.

Dalam tim tersebut Menko Polhukam Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Tim PPHAM.

Sumber: