Hukuman Goreng

Hukuman Goreng

--

Oleh: Dahlan Iskan

IA tidak terbukti memperkaya diri. Juga tidak terbukti memperkaya orang lain. Tidak pula merugikan keuangan negara. Tapi ia dihukum. Ia dianggap korupsi.

Itulah Lin Ce Wei. Ahli keuangan swasta yang tahun lalu diminta membantu mengatasi gejolak harga minyak goreng. Yang meminta adalah Menteri Perdagangan (waktu itu) M. Lutfi. Jaksa pun menuntutnya 8 tahun penjara. Ditambah membayar Rp 1 miliar.

Setelah tuntutan itu, Lin Ce Wei mengajukan pembelaan di depan hakim. Posisinya hanya sebagai anggota tim asistensi. Tidak punya wewenang apa pun. Apalagi wewenang memberikan izin ekspor CPO. Saran-sarannya pun juga bukan saran yang mengikat.

LCW juga tidak dibayar. Tidak menerima komisi. Tidak mengambil keuntungan. 

Tapi namanya telah hancur. Ia dikesankan ikut bermain: membuat pengusaha sawit tetap bisa ekspor meski terjadi krisis minyak goreng di dalam negeri.

Kesannya, LCW ikut jadi penyebab melonjaknya harga minyak goreng.

Maka LCW ditangkap. Demikian juga dirjen Perdagangan Luar Negeri. Ditambah tiga manajer perusahaan sawit swasta.

Dirjen memang menandatangani dokumen ekspor CPO. Padahal eksporter tersebut belum memenuhi DMO dan DPO. 

Tapi LCW tidak terkait dengan itu.

Pada saat diadakan rapat, LCW menolak untuk hadir. Itulah rapat untuk memutuskan izin ekspor. 

Hari itu LCW berkirim WA ke menteri Lutfi. "Tugas penasihat adalah memberikan advice.  Mengingatkan risiko dan manfaat dari pilihan kebijakan. Tugas menterilah yang membuat keputusan. Menteri akan menerima semua kredit keberhasilan. Namun, menteri juga harus siap dipersalahkan dan menanggung beban tanggung jawab dari pilihan kebijakan tersebut".

Rupanya LCW tetap diminta hadir. Lalu LCW kirim WA lagi: "Biar judgment di bapak saja, aku ngurusin terbatas data harian dan analisis saja. Kalau aku terlibat persetujuan ekspor mudah difitnah Pak".

Anda masih ingat: gejolak minyak goreng bermula di bulan Oktober tahun lalu. Harga minyak goreng melonjak ke Rp 16.772. Harga CPO internasional melejit ke 5.402 ringgit. Alasannya: harga pupuk melonjak. Alasan pabrik pupuk: harga gas melonjak. Alasan pengusaha gas: terjadi kelangkaan gas akibat Rusia menyerang Ukraina.

Sumber: