Masyarakat Heboh Soal Kualitas BBM Pertalite, DPR RI Minta Pemerintah Mendalaminya

Masyarakat Heboh Soal Kualitas BBM Pertalite, DPR RI Minta Pemerintah Mendalaminya

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah memperhatikan keluhan masyarakat terhadap kualitas BBM Pertalite. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com--

JAKARTA, RADARTASIK.COM— Masyarakat heboh soal kualitas BBM Pertalite, DPR RI minta pemerintah mendalaminya.

Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto soal masyarakat heboh soal kualitas BBM Pertalite tersebut.

Mulyanto minta pemerintah memperhatikan keluhan masyarakat terhadap kualitas BBM Pertalite, karena banyak laporan dari masyarakat di media sosial sehingga isu tersebut tidak mereda meskipun Dirjen Migas sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite. 

BACA JUGA: Keluhan Warga soal BBM Pertalite Kini Serasa Cepat Habis, Pertamina Jamin Kualitasnya Sama

"Harus diakui heboh penurunan kualitas Pertalite pasca kenaikan harga BBM bersubsidi belum selesai. Masih banyak warga yang melaporkan soal ini, bahkan Netizen kembali diramaikan soal kabar BBM Pertalite hanya memiliki kadar oktan atau RON 86, padahal seharusnya RON 90," ujar Mulyanto, Selasa, 11 Oktober 2022.

BACA JUGA: Harga BBM Turun Serentak, Bagaimana dengan Pertalite?

Menurut Mulyanto, pemerintah harus meneliti masalah masyarakat heboh soal kualitas BBM pertalite secara khusus karena aduan masyarakat sudah banyak dan perlu ada kejelasan. Artinya, pemerintah harus menelusuri, menganalisis dan mencari penyebab dugaan penurunan kualitas Pertalite tersebut secara kompehensif.

BACA JUGA: Tanggapan Pertamina Soal Revvo 89 yang Sempat Dijual Murah dari Pertalite, Ito: Tidak Bisa Dibandingkan

"Ini tentu tidak baik, apalagi di akhir-akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi dan memasuki tahun politik. Pemerintah harus mendalami soal ini, termasuk kemungkinan penyimpangan di tingkat depo atau SPBU," kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan tengah melakukan penelitian secara mandiri. Namun, memang hasilnya tidak bisa cepat didapatkan seperti di lembaga uji pemerintah. (mcr28/jpnn)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: jpnn.com