Program-Program KPU Kota Banjar yang Terkena Dampak Penyesuaian Anggaran Pilkada 2024

BANJAR, RADARTASIK.COM— Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Cadangan Daerah untuk Pilkada 2024 sudah final.

Pembahasannya dilakukan bersama di Gedung DPRD Kota Banjar, Senin 11 Juli 2022. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar pun mengaku sepaham dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Cadangan Daerah untuk Pilkada 2024, namun bukan berarti sepakat dengan besaran nominal dana cadangan Pilkada 2024. 

Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengatakan sepaham dengan keputusan bersama tersebut, karena melihat juga dari kemampuan keuangan daerah.

"Akan tetapi tahapan Pilkada juga harus menyesuaikan anggaran yang ada," kata dia kepada wartawan, Selasa 12 Juli 2022. 

Pihaknya pun menerima besaran anggaran  sebesar Rp 13,2 miliar untuk pelaksanaan tahapan Pilkada pada 2024 nanti.

Namun, ada beberapa poin program KPU Kota Banjar yang terdampak efisiensi, seperti prediksi calon untuk pilkada yang awalnya dianggarkan untuk 6 kini turun menjadi 4 calon. 

Selain itu, jumlah TPS pada -ilkada sebelumnya sebanyak 634 diturunkan menjadi 400 TPS yang tersebar di Kota Banjar. 

Jumlah PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih) juga sama mengalami penurunan sesuai jumlah TPS.  

Pelaksanaan sosialisasi Pilkada pun menjadi minim, perjalanan dinas turun baik ke Provinsi maupun Pusat. 

Terakhir anggaran untuk sengketa Pilkada 2024 pun tidak ada, karena terbatasnya anggaran. 

"KPU mah tos lieur. Tidak akan mengajukan kembali anggaran," ujarnya. 

Akan tetapi, pihaknya pun meminta kebijakan kepala daerah memberikan tambahan anggaran di 2024 melalui hibah. 

Terlebih dirinya 2024 nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua KPU, melainkan ada penerus, sehingga jika dibiarkan dirasa berat. 

Sumber: