Pansus XXIV DPRD Kota Banjar Pertanyakan Nominal Dana Cadangan Pilkada, Kok Belum Muncul...

BANJAR, RADARTASIK.COM – Panitia Khusus (Pansus) XXIV DPRD Kota Banjar mempertanyakan besaran dana yang akan dianggarkan untuk Pilkada 2024. 

Karena sampai saat ini belum ada lanjutan bahasan kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjar terkait dana cadangan Pilkada 2024. 

Ketua Panitia khusus (Pansus) XXIV DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sofyan mengatakan pihaknya sampai saat ini belum mengetahui berapa nominal yang akan di hibahkan Pemkot Banjar untuk Pilkada 2024. 

"Karena sebagian anggaran harus dicadangkan setiap tahun anggaran. Baik anggaran murni maupun perubahan," kata dia kepada wartawan, Selasa, 5 Juli 2022. 

Seharusnya, kata Cecep Dani Sofyan, dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2022 harus sudah dibahas berapa nominal yang akan dihibahkan dan menjadi dana cadangan Pilkada. 

Jika belum juga dibahas dalam anggaran perubahan 2022, maka nanti akan masuk di dalam anggaran murni dan perubahan 2023 serta anggaran murni 2024. 

"Karena pesta demokrasi harus dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran yang cukup dan melihat kemampuan keuangan daerah," jelasnya. 

"Raperda dana cadangan Pilkada sudah dibahas, kita hanya menunggu dari TAPD, terkait nominalnya berapa?" ujarnya.

Cecep mengharapkan, anggaran dana cadangan Pilkada di tahun anggaran perubahan 2022 sudah keluar nominalnya. 

Karena sudah diperhitungkan bahwa dana cadangan Pilkada dianggarankan di APBD perubahan 2022 sebesar 10 persen dan anggaran murni 2023 sebesar 30 persen. 

Berikutnya, dana cadangan Pilkada dianggarkan di APBD Perubahan 2023 sebesar 30 persen dan di anggaran murni 2024 sebesar 30 persen. 

"Ini dilakukan agar tidak memberatkan pemerintah dalam menghibahkan untuk dana cadangan Pilkada nanti," ujarnya. 

Dana tersebut nantinya tetap berada di kas daerah. Hanya peruntukannya untuk anggaran pemilihan kepada daerah (Pilkada). 

“Mudah-mudahan secepatnya bisa dibahas kembali, terkait pembahasan dana cadangan Pilkada 2024 sesuai harapan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sumber: