Jadi Ancaman Keamanan Nasional, Regulator AS Ingin Menghapus TikTok

Radartasik, Pemerintah AS ingin melarang TikTok menyusul klaim media bahwa aplikasi itu digunakan utuk mengirim data pribadi ke China.

Aplikasi harus dihapus menurut Brendan Carr, salah satu pejabat tinggi di Komisi Komunikasi Federal (FCC)  kepada raksasa teknologi Apple & Google.

“Banyak ketentuan kebijakan Apple & Google relevan dengan pola pengambilan data rahasia TikTok,” tulis Komisaris FCC pada hari Selasa (28/06/2022) di Twitter.

“Dan ada banyak preseden untuk meminta pertanggungjawaban TikTok dengan mem-boot-nya dari toko aplikasi ini,” lanjutnya.

Carr mengirim surat keluhan yang dia kirim minggu lalu ke Google dan Apple, saat ia meminta penghapusan TikTok.

Dalam surat itu, dia menyebut TikTok sebagai “alat pengawasan canggih yang mengumpulkan sejumlah besar data pribadi dan sensitif.”

Komisaris mengutip laporan tanggal 17 Juni oleh BuzzFeed, yang menuduh operator tik tok di AS tidak melindungi data pribadi dari perusahaan induknya di China, ByteDance.

Tuduhan itu didasarkan pada rekaman diskusi internal yang diklaim telah diperoleh outlet tersebut.

Carr menulis kepada Google dan Apple bahwa cerita itu “hanya menambah banyak bukti bahwa TikTok menimbulkan ancaman keamanan nasional yang serius.”

Dia mengatakan ada kecurigaan tentang aplikasi di Kongres saat dia meminta perusahaan swasta untuk mengeluarkan layanan tersebut.

BACA JUGA:TikTok Salip Google Sebagai Domain Paling Populer di Tahun 2021

Pada tahun 2020, pemerintahan Trump mengancam akan melarang TikTok, dengan alasan kekhawatiran atas akses ke data orang Amerika yang dapat diberikannya ke Beijing.

TikTok mengatakan tidak pernah membagikan data pribadi dengan pemerintah China dan tidak akan melakukannya.

TikTok menolak laporan BuzzFeed, mereka mengatakan akses para insinyur ke data tertentu tidak biasa di antara orang-orang di dunia teknologi.

Mereka juga mengatakan sedang memindahkan data ke server Oracle untuk meningkatkan keamanannya.

“Tujuan kami adalah meminimalkan akses data lintas wilayah sehingga karyawan di wilayah Asia Pasifik, termasuk China, akan memiliki akses yang sangat minim ke data pengguna dari UE dan AS,” kata Roland Cloutier kepala petugas keamanan informasi dikutip dari Russian Today.

Sumber: russian today