Pangandaran Tertinggi dalam Laporan Pelanggaran Pilkada
Rabu 24-02-2021,15:00 WIB
PANGANDARAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menilai, pengawasan partisipatif khususnya dari kaum milenial, pada Pilkada Pangandara sudah cukup baik.
Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat Lolly Suhenty mengatakan, pengawasan partisipatif adalah program yang digagas sejak tahun 2018 awal, saat masa Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
“Kemudian kita perkuat saat pilpres, kemudian dilanjut lagi saat musim Pilkada tahun kemarin,” katanya kepada Radar, Selasa (23/2/2021).
Kata dia, Pangandaran memiliki 64 kader partisipatif dan 30 di antaranya lahir dari proses sekolah kader pengawasan partisipatif. “Ke depannya, mereka akan jadi garda terdepan dalam untuk melakukan pengawasan,” ucapnya.
Para kader itu berasal dari latar belakang, sehingga ke depannya mereka diharapkan bisa menjangkau masyarakat dari berbagai konteks. “Tentunya untuk memberikan kesadaran dalam pengawasan secara mandiri,” ujarnya.
Menurut dia, dalam pelaksanaan Pilkada kemarin, Kabupaten Pangandaran menempati posisi tertinggi dalam laporan dugaan pelanggaran.
“Ini menunjukkan daya kritis masyarakat bagus, pengetahuan mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran juga bagus,” jelasnya.
Sehingga ia pun menilai bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif cukup berhasil, dengan meningkatnya laporan dari masyarakat.
“Dengan adanya 34 laporan, Pangandaran jadi yang tertinggi. Kalau yang lainnya paling tujuh laporan,” katanya.
Menurutnya, walaupun beberapa tahun ke depan tidak ada pelaksanaan Pilkada, Bawaslu harus tetap bisa memastikan bahwa bibit-bibit pengawas partisipatif akan terus berkembang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan berharap pengawasan partisipatif pada pemilihan selanjutnya, akan lebih baik lagi. (den)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
