KDM Ungkap Alasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tetap Tarik Pajak Kendaraan Listrik

RADARTASIK.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kebijakan penarikan pajak terhadap kendaraan berbasis listrik tetap diberlakukan.

Kebijakan ini dipertahankan karena pajak dinilai sebagai salah satu sumber kontribusi penting bagi pembangunan daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan kendaraan listrik tetap dikenakan pajak karena seluruh kendaraan memanfaatkan infrastruktur jalan.

Karena itu, sambung gubernur yang akrab dengan sapaan KDM ini, kontribusi melalui pajak dianggap wajar untuk mendukung pembiayaan daerah.

BACA JUGA: Perkuat Ekspansi Nasional, Changan Hadirkan Dealer di Bandung

BACA JUGA: Dibuka Resmi, Ini Skema Seleksi, Jadwal dan Cara Daftar UM-PTKIN 2026

Apabila pajak kendaraan bermotor dihapus sementara distribusi dana bagi hasil pajak juga mengalami hambatan, maka pembangunan di Jawa Barat akan menghadapi kendala yang cukup serius.

Infrastruktur Jadi Manfaat Nyata

Dia menilai tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan terus meningkat seiring dengan kualitas infrastruktur yang semakin baik.

Perbaikan jalan dan fasilitas publik dinilai menjadi bukti nyata dari pemanfaatan pajak yang dibayarkan masyarakat.

Selain itu, sejumlah kemudahan telah diberikan pemerintah daerah dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

Salah satunya adalah kebijakan yang tidak lagi mewajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan saat melakukan pembayaran.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap kendaraan ramah lingkungan dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.

Dengan tetap adanya kewajiban pajak, kontribusi masyarakat terhadap pembangunan diharapkan dapat terus terjaga.

BACA JUGA: BSI OTO Catat Pertumbuhan Dua Digit, Tren Pembelian Kendaraan Masih Kuat di Awal 2026

Sumber: