Kalau Pemerintah Serius Mau Dikritik, Mardani: Segera Revisi UU ITE

JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah dalam rangka perbaikan pelayanan publik, dinilai sejumlah pihak kontradiktif dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Karena tak sedikit dari para pengkritik pemerintah justru menerima serangan dari para buzzer (pendengung) usai menyampaikan pendapatnya. Seperti yang dialami ekonom senior Kwik Kian Gie yang justru mengaku takut untuk menyampaikan kritikannya karena langsung diserang buzzer. “Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik. Justru membuat persepsi publik kepada Pak Jokowi jadi buruk,” ucap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Rabu (10/2). Mardani berharap Presiden Jokowi menyempatkan diri membaca sejumlah hasil survei yang mengulas indeks demokrasi dan penegakan hukum di tanah air. “Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Justru indeks demokrasi Indonesia tahun ini turun. Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia,” ujar Mardani. Untuk itu, Mardani meminta pemerintah bersikap serius jika benar-benar ingin mendapat kritik dari masyarakat. Salah satunya dengan merevisi UU ITE, yang banyak menjerat mereka yang berseberangan dengan pemerintah. “Jika serius ayo lakukan revisi UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan Pasal 45. Yang sering jadi landasan pasal karet,” tegas Mardani. Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menilai pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritikan agar benar-benar dikelola dengan baik lewat pembangunan iklim yang sehat agar masyarakat tidak takut berpendapat. Jangan sampai, kata Alissa, hal itu hanya sekadar omongan belaka. "Saya nggak tahu apakah pernyataan dari Pak Jokowi itu ada hubungannya dengan indeks demokrasi Indonesia yang turun, dan berupaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Kalau memang iya berarti itu baik, tetapi harus disiapkan mekanismenya sehingga memang dibangun apa namanya suasana kultur. Iklim yang di mana orang tidak takut berpendapat," ujar Alissa. "Jangan sampai kejadian seperti Ravio dan teman-teman yang lain, yang kritis kemudian tiba-tiba ada kasus atau ada yang aneh-aneh di luar pakemnya. Menurut saya yang seperti itu Pak Jokowi perlu memerintahkan kepada pembantu-pembantunya untuk memastikan bahwa memang hak berpendapat, bersikap kritis tidak ditolak. Bahkan itu menjadi bagian penting jalannya pemerintahan, masukan-masukan itu diterima," tambahnya.

Sumber: