Bupati Tasikmalaya Setuju Tenaga Honorer Dihapus Tapi Jangan Sampai Ditiadakan, Jadi Harus Hati-Hati

Radartasik, TASIKMALAYA – Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto setuju dengan rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer mulai 2023, namun bukan ditiadakan, tetapi secara nomenklatur diubah.

"Menghapus honorer saya setuju. Tapi bukan berarti ditiadakan. Namun nomenklaturnya diubah, karena jika ditiadakan, itu jadi masalah," kata Bupati H Ade Sugianto kepada radartasik.disway.id saat melepas calon jemaah haji di Islamic Center Selasa (14/6/2022). 

Saat ini Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan 9.000 tenaga guru honorer yang bertugas di sekolah dasar khususnya. 

Namun kemampuan daerah, kata Bupati Ade Sugianto, baru bisa memberdayakan 5.000 orang honorer. Berarti masih kekurangan pegawai 4.000 orang. Ini akan jadi masalah tentunya. 

"Itu baru di guru saja, di tingkat sekolah dasar, belum tenaga honorer lainnya," jelas Ade Sugianto.

Ade Sugianto jika honorer dihapus, maka harus ada alternatif lain. 

"Menghapus keberadaan honorer harus dengan hati- hati. Karena program kita bisa tidak berjalan, bila tidak ada honorer," katanya.

Saat ditanya berkaitan langkah dan kebijakan pemerintah daerah soal kebijakan honorer, Ade Sugianto masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. 

"Kami belum ada langkah. Kami masih menunggu arahan dari pusat," ungkap orang pertama di Pemkab Tasikmalaya ini.

Pemkab Tangerang Lakukan Pendataan

Terkait dengan honorer bakal dihapus 28 November 2023 mendatang, Pemkab Tangerang lakukan pendataan.

Pendataan jumlah tenaga honorer yang bekerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan sebagai persiapan menghadapi honorer bakal dihapus 28 November 2023 mendatang.

Keputusan honorer bakal dihapus 28 November 2023 mendatang telah diumumkan oleh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang belum lama ini mengatakan, pendataan honorer dalam persiapan honorer bakal dihapus 28 November 2023 tersebut dilakukan dengan melihat latar belakang pendidikan serta menganalisa beban kerja atau kebutuhan pegawai di setiap OPD.

Sumber: