Dimana, dalam penyaluran bantuan, keluarga
penerima manfaat (KPM) hanya mendapatkan uang tunai Rp 300 ribu dan
beras 17 kilogram.
“Warga di sana juga curhat kepada kami
terkait penyalurannya. Ini jelas menyalahi aturan,” ujar Depi kepada
wartawan, Sabtu (17/4/2022).
Depi menerangkan, dalam
aturan yang dikeluarkan pemerintah, besaran
BLT minyak goreng yang bakal
diterima KPM sebesar Rp 500 ribu, tanpa potongan apa pun. Sementara
mekanisme pembelian diserahkan sepenuhnya kepada mereka.
Depi
menyatakan, temuan di Desa Sarimukti tersebut bisa menjadi catatan bagi
pemerintah agar penyaluran bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sejak awal kami selalu mengingatkan, mohon bantuan diberikan sesuai
petunjuk sebesar Rp 500 ribu tanpa ada potongan apa pun,” terangnya.
Untuk
menghindari temuan serupa, pihaknya akan menurunkan petugas khusus dari
Kantor Pos Garut. Melakukan evaluasi terhadap seluruh bantuan yang akan
dibagikan kepada seluruh KPM.
“Kalau nanti masih ada
pemotongan lagi, kami akan cut (putus) dan seluruh pembayaran dialihkan
di kantor pos kecamatan atau kami jadwal ulang agar bantuan seluruhnya
diterima masyarakat dengan utuh,” ujarnya.
Sementara itu,
Imas Siti Qonaah, pendamping TKSK Kecamatan Pasirwangi mengakui beras
yang diberikan kepada PKM penerima
BLT minyak goreng berkualitas rendah.
“Tadi banyak warga yang mengeluhkan itu, harusnya kan beras premium,
tapi buktinya bukan,” terangnya.
Dalam pelaksanaannya,
kata dia, seluruh KPM telah mendapatkan kupon penukaran beras yang
dibagikan pihak desa.
“Jadi seluruh KPM ini disuruh ngambil beras di
dekat kantor desa itu,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi itu
menyalahi aturan. Sebab sesuai instruksi Pemkab Garut, seluruh bantuan
yang diterima warga dalam bentuk uang, sementara soal tensi pembelian
barang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
“Saya
menduga ada indikasi diarahkan. Berasnya yang diterima KPM beras jelek,
tidak sesuai dengan kualitas beras premium,” terangnya.
Terpisah,
Bupati Garut H Rudy Gunawan mengatakan, Bantuan Langsung Tunai (
BLT)
yang saat ini disalurkan kepada masyarakat yakni
BLT minyak goreng
senilai Rp 300 ribu dan program sembako BPNT senilai Rp 200 ribu dari
pemerintah pusat. Itu harus dinikmati para Keluarga Penerima Manfaat
(KPM).
“Ini harus disalurkan dan tanda ada potongan sepeser pun,”
terangnya.
Rudy meminta uang
BLT sebesar Rp 500 ribu untuk
KPM diterima secara utuh tanpa ada potongan atau pengkondisian apa pun.
“Bila ada pemotongan, selaku unsur pimpinan daerah, pak kapolres akan
menindak tegas. Kami berharap bila ada desa yang tidak amanah, suruh
saja masyarakatnya ngambil di kantor pos kecamatan meski jauh,”
paparnya. (yna)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News