Wacana Penundaan Pemilu 2024 Bingungkan Rakyat, Presiden Jokowi Harus Bersikap Tegas
Reporter:
usep saeffulloh|
Kamis 03-03-2022,10:00 WIB
Radartasik.com, Wacana usulan penundaan Pemilu 2024 dari sebagian elite politik membuat rakyat. Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera bersikap agar kebingungan ini tidak menjadi-jadi.
Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin menuturkan, dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden harus segera direspons secara tegas oleh
Presiden Jokowi. Dengan begitu, rakyat tidak dibingungkan dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi tersebut.
Wacana itu, kata Sultan, berpotensi mengakibatkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan konflik horizontal. Bahkan bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia pada masa mendatang.
Karena itu, lanjutnya, presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik tersebut.
”Kami berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana menggelikan ini,” tutur senator asal Bengkulu itu.
Penolakan Pemilu Ditunda Terus Bermunculan
Sementara itu, penolakan terhadap usul penundaan Pemilu 2024 terus bermunculan. Salah seorang tokoh yang menyatakan penolakannya terhadap penundaan pemilu adalah Ketua Umum Partai Nasdem
Surya Paloh.
Surya Paloh menyatakan, Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat
reformasi. Karena itu, partainya menolak pemilu diundur. Paloh menuturkan, jika ingin menempatkan kepentingan bangsa, harus taat pada konstitusi.
”Kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode, Red), Nasdem akan berada paling depan,” tegasnya dalam keterangan resminya Selasa (1/3/2022).
Surya Paloh menginstruksikan seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk mendorong pemilu tidak ditunda.
Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto juga buka suara. Melalui juru bicara pribadinya, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin sore, Prabowo mengisyaratkan penolakan. Dia menegaskan akan menghormati konstitusi.
”Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak
Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita,” kata dia.
Bukan hanya itu, Dahnil menyatakan bahwa Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk terus merawat demokrasi di Indonesia.
”Pak Prabowo juga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya,” ungkap Dahnil. Baik tokoh partai politik maupun nonpartai politik.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan, usul penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar didasarkan aspirasi masyarakat. Salah satunya, pemilu dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Ternyata, kata dia, usulan Muhaimin itu didukung beberapa ketua umum partai lain seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
”Bahkan, ketua umum PBNU mengatakan usul penundaan pemilu itu masuk akal,” kata dia.
Namun, lanjut dia, usul penundaan pemilu memang tidak mudah direalisasikan. Menurut dia, penundaan pemilu bisa dilakukan jika dasar hukumnya jelas, disetujui
Presiden Jokowi, dan didukung mayoritas rakyat.
(jp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: