Korban Banjir Bandang Garut Akan Direlokasi

“Sekarang lagi dihitung oleh BPBD (kerusakan). Memang cukup besar juga karena ada beberapa jembatan kemudian tembok penahan tanah juga banyak yang longsor,” ujarnya.Selain melakukan relokasi, pihaknya juga akan melakukan mitigas terhadap hutan gundul. “Mitigasi ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kejadian serupa,” terangnya.Sementara itu, kata Helmi, Pemkab Garut akan menjamin seluruh kebutuhan hidup korban bencana. Saat ini, tim BPBD Garut telah melakukan langkah cepat dalam memberikan bantuan.“Ya Alhamdulillah dari BPBD langsung turun yah jaminan hidup makan-minum, pakaian segala macam ini ya. Kemudian untuk tidur pun tadi kita bantu kasur kitabantu beberapa perlengkapan-perlengkapan lainnya,” ujarnya.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Garut Satria Budi menambahkan, relokasi rumah warga menjadi penting lantaran di wilayah itu sering terjadi banjir. Ia menyebutkan sejak Januari 2022 wilayah itu sudah empat kali diterjang banjir.“Kemarin pak wakil bupati menyarankan untuk relokasi warga. Posisi permukiman di sana memang berada di bawah saluran Sungai Cimanuk,” katanya.Menurut dia, sebaik apapun mitigasi dilakukan wilayah itu pasti akan terdampak banjir dari luapan Sungai Cimanuk apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Karena itu, diperlukan relokasi.Dia mengatakan, ada sekitar 12 rumah di Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan dan empat rumah di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang yang disarankan relokasi ke tempat yang lebih tinggi. “Karena di sana langganan banjir setiap tahunnya. Kasihan kalau terus seperti itu,” kata dia.Terkait anggaran untuk relokasi, Budi mengatakan bisa dilakukan secara mandiri. Artinya, apabila warga memiliki lahan lain di tempat yang lebih tinggi, Pemkab Garut akan membantu biaya relokasi dan pembangunan secara stimulan.Namun, BPBD Kabupaten Garut juga akan lebih dulu berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memastikan tempat relokasi aman, sehingga tempat relokasi nantinya tidak memiliki potensi bencana.Namun, apabila terdapat warga yang tak memiliki lahan lain selain yang ditinggali, pihak kecamatan akan mendatanya. “Nanti pak camat kirim surat ke bupati. Pemkab akan usahakan anggarannya melalui DPA kecamatan,” paparnya. (yna)