Pembangunan Pendopo Terbengkalai

radartasik.com, RADAR TASIK — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menuntaskan pembangunan rumah dinas kepala daerah mesti disimpan terlebih dahulu. Pasalnya, di 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menurunkan bantuan keuangan (bankeu) bagi pembangunan tahap kedua pendopo wali kota.

Hal itu dibenarkan Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf. Menurut dia, setiap tahun pemkot selalu mengusulkan bankeu atas sejumlah rencana pembangunan yang dibutuhkan daerah. Sayangnya, tahun ini alokasi serupa tidak turun dan mengharuskan pemkot menyimpan dulu rencana pembangunan tahap keduanya. “Tahun ini tidak turun, sebenarnya kami usulkan terus untuk program prioritas namun sampai informasi resmi kami terima, ternyata 2022 tidak turun banprovnya,” kata Yusuf kepada Radar, Kamis (24/2/2022).Menurut wali kota, pemkot akan kembali mengusulkan bantuan serupa di tahun mendatang.Kalau pun tak kunjung direalisasikan, bisa saja dianggarkan dari APBD Kota Tasikmalaya. “Namun kita akan menimbang juga skala prioritasnya, apakah nanti berbenturan dengan kebutuhan belanja lain. Sebab, banyak yang harus kita pikirkan juga aspek lainnya,” tuturnya.Yusuf menyebut dana yang dibutuhkan dalam menuntaskan gedung itu cukup besar. Kurang lebih, sesuai dengan rencana awal akan menghabiskan Rp 24 miliaran.”Tahun lalu memang ada kalau tidak salah, hanya anggarannya turun di November-an, itu kan tidak akan cukup menghabiskan Rp 4 miliar hanya hitungan November sampai Desember. Kita tidak berani eksekusi, maka tidak diserap dengan harapan ada turun bantuan lagi tahun ini, tapi ternyata tidak ada,” katanya.Waktu dekat ini, Yusuf akan menginstruksikan dinas terkait untuk membenahi terlebih dahulu areal yang akan dibangun menjadi pendopo. Sebab, kondisi sekarang seolah kumuh tanpa terpelihara. ”Kita nanti instruksikan dinas untuk bersihkan dulu minimal alang-alangnya, pagar dirapikan. Itu kan kelihatan kumuh, kalau pun tidak dulu dibangun ya ditata dulu yang lainnya,” ujar Yusuf.Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya H Apep Yosa Firmansyah menjelaskan kebutuhan anggaran untuk pendirian rumah dinas kepala daerah sebesar Rp 24 miliar. Tahun lalu sempat turun bantuan untuk lanjutan pembangunan itu, namun tidak diserap oleh Pemkot karena waktu yang mepet.“Diusulkan oleh dinas teknisnya setiap kesempatan bantuan anggaran. Tapi memang kelihatannya di provinsi juga banyak prioritas lain, sisi urjensinya juga yang mungkin menjadi pertimbangan,” kata Apep.Seperti diketahui, 27 September 2019, pembangunan tahap pertama kompleks pendopo wali kota diletakkan batu pertama oleh H Budi Budiman. Di lahan seluas 7.100 meter persegi, tepatnya di lahan eks carik Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari, gedung untuk rumah dinas wali kota itu didirikan. (igi)

Sumber: