Mahasiswa Minta BPNT Diawasi Serius

radartasik.com, RADAR TASIK — Sejumlah mahasiswa mengadukan indikasi penyaluran bantuan sosial non tunai (BPNT) tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mereka menuntut persoalan tersebut ditanggapi serius para wakil rakyat.

Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Tasikmalaya (Amati) Fathurochman mengatakan proses penyaluran bantuan sosial mestinya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Saat ini, kata dia, terindikasi ada beberapa e-warong dan penyalur atau supplier yang terlibat penyimpangan permainan harga dan mengintimidasi penyaluran terhadap bantuan sosial.“Di lapangan bukti-buktinya sudah banyak kita dapatkan. Seperempat kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya terindikasi  permainan harga. Itu baru sampel saja. Lalu tadi ditambahkan juga dari Komisi IV, di Purbaratu ditemukan penyimpangan,” katanya saat audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (14/2/2022).Namun saat audensi, Faturohman bersama rekannya merasa tidak puas karena beberapa pihak terkait tidak hadir. “Sayangnya Dinas Sosial kepalanya sakit, hanya mewakilkan kepala bidang. Termasuk pihak perbankan dan unsur lainnya tidak hadir, kita minta pertemuan ulang agar pembahasan komprehensif,” tegas Fathur.Ia berharap indikasi penyimpangan di program sosial dapat dibongkar dan program penyaluran tersebut dapat dijalankan sesuai permensos. “Jangan sampai amanat Permensos nomor 5 diabaikan, amanatnya kan untuk memajukan perekonomian daerah, kita tidak ingin itu tidak terlaksana malah diambil dan dinikmati oleh pengusaha,” ujarnya.Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi mengatakan, BPNT hadir selain menjawab keresahan atau kesulitan warga kurang mampu mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan pangan, juga memiliki target memulihkan perekonomian nasional juga daerah. Menyikapi temuan penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan sosial oleh para mahasiswa pihaknya tidak bisa menjawab secara maksimal.“Adanya intimidasi dan juga ada warung yang tidak menjual sembako dan temuan-temuan yang lainnya itu tidak bisa terjawab oleh kami dengan maksimal karena pak kadis-nya kebetulan sakit dan pak sekda sebagai koordinator program dari BPNT ini juga tidak bisa hadir karena ada acara,” tandasnya. (igi)

Sumber: