Pemmerintah Kota Banjar Putar Otak Soal Anggaran Covid

radartasik.com, BANJAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar tahun ini mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tidak lagi di belanja tidak terduga (BTT).

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Banjar Agus Nugraha mengatakan, persoalan pelik yang tengah dihadapi Pemkot Banjar dalam kasus Covid-19 saat ini yakni anggaran. Menurutnya, anggaran untuk penanganan Covid-19 disimpan di DPA setiap OPD yang menangani Covid. Tidak di BTT lagi.“Nah ini yang menjadi kesulitan kita (pemerintah) karena anggarannya tidak sefleksibel dulu lagi saat disimpan di BTT. Akan sulit nantinya OPD yang menangani Covid-19 jika anggaran yang disiapkan di DPA ternyata jauh dari kata cukup,” katanya, Jumat (11/2/2022).Terkait itu, kata Agus, pemerintah akan kembali berpikir keras terkait anggaran. Lantaran selain sudah di DPA masing-masing OPD, kemampuan APBD saat ini juga terbatas bahkan defisit. “Segmentasi anggaran ini yang akan sulit jika kasus Covid-19 sekarang tidak bisa ditahan lagi, pasti dilematis,” ucap Agus.Sementara itu, Dinas Kesehatan merupakan salah satu OPD yang menangani Covid-19. Namun, ketika ditanya terkait anggaran yang disiapkan untuk pencegahan dan penanganan Covid itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Andi Bastian belum memberikan keterangan rinci.“Tahun ini di DPA, tapi soal besaran anggaran saya harus lihat dulu di DPA, saya tidak hafal. Cuma yang terpenting bahwa setiap kegiatan pencegahan itu pelaksanaannya ada di 5M dari mulai hulu dan juga penanganan nanti di hilir,” kata Andi.Dinas Kesehatan sendiri banyak menangani kebutuhan anggaran untuk penanggulangan Covid-19, salah satunya untuk insentif tenaga kesehatan dan pengadaan alat-alat kesehatan. “Ada pembiayaan untuk tenaga kesehatan (nakes). Kalau nanti terkait anggaran tahun ini ada kekurangan, nanti bisa diusulkan lagi di perubahan,” katanya.Anggaran pencegahan sendiri dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat terkait pelaksanaan 5M. “Kalau penanganan adanya di rumah sakit karena memang saat ini Dinas Kesehatan membawahi rumah sakit, puskesmas, dan isoter,” katanya. (cep)

Sumber: