Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Ferry Koto: PKS dan Edy Nolak Karena Ini..
Kamis 27-01-2022,16:00 WIB
radartasik.com - Banyak kalangan yang menolak perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, dengan alasan karena kejauhan.
Namun, aktivis Gerakan Koperasi, Zulfery Yusal Koto atau Ferry Koto menilai, penolakan bukanlah karena kejauhan atau karena ekonomi Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19.
Dia mencontohkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan YouTuber Edy Mulyadi yang belakangan tuai kontroversi.
“PKS dan Edy Mulyadi dkk menolak ibu kota negara pindah bukan karena ingin Jakarta (dulunya Batavia yang Ibu kota Hindia Belanda) tetap jadi Ibu Kota RI. Bukan. Bukan karena itu” kata Ferry Koto di akun Twitter-nya, Kamis 27 Januari 2022, dilansir Fajar.
Dia menilai, mereka menolak pemindahan Ibu Kota karena tidak rela Presiden Jokowi dikenang sepanjang masa.
“Karena yang dapat kehormatan memindahkan dan akan dikenang, adalah Jokowi. Ndak rela mereka,” ujar Ferry Koto.
PKS dan Edy Mulyadi dkk menolak ibu kota negara pindah bukan karena ingin Jakarta (dulunya Batavia yg Ibu kota Hindia Belanda) tetap jadi Ibu Kota RI.
Bukan. Bukan karena itu.
Tapi karena yg dpt kehormatan memindahkan dan akan dikenang, adalah Jokowi. Ndak rela mereka. 😅😂– Ferry Koto (@ferrykoto) January 27, 2022
Kata Ferry Koto, bisa jadi sikap berbeda jika Presiden saat ini merupakan Presiden dukungan mereka.
Maka bisa dipastikan mereka akan dukung pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan.
“Coba misal, Presidennya yang mereka dukung, pasti mereka riang gembira dan mendukung Ibu Kota dipindah,” ujar Ferry Koto.
“Makanya argumen mereka menolak, ndak masuk blas, yang muncul hanya nada-nada kebencian, SARA, dan hasutan,” ucapnya.
Dia menilai, pihak yang menolak pemindahan Ibu Kota hanya bisa menyebar kebencian karena kekecewaan mendalam.
"Penyebabnya kosong pikirannya, karena hati dipenuhi benci, kecewa mendalam,” tandasnya.
PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi undang-undang.
Penolakan PKS terhadap RUU IKN disampaikan dalam rapat di tingkat panitia kerja (panja) RUU IKN yang digelar pada Senin 17 Januari lalu.
PKS menilai rencana pemindahan ibu kota pada semester awal 2024 terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Pembiayaan ibu kota baru setidaknya akan memakai APBN hingga lebih dari Rp90 triliun.
Kondisi itu dianggap tidak memungkinkan sebab ekonomi negara tengah lesu akibat pandemi. (fajar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
