Sekda Diminta Pantau Kegaduhan di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

RADARTASIK, KOTA TASIKMALAYA – Merespons kegaduhan di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, DPRD menekankan Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) memonitor kegaduhan yang terjadi. Beserta instansi pemerintah kota (pemkot) lainnya yang notabene dipimpin pejabat hasil open bidding. 

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menyayangkan kondisi tersebut terjadi. Pejabat jebolan seleksi ketat yang cenderung pelaksanaannya lebih baik dibanding seleksi biasanya, malah menuai atensi publik berlebihan.

”Kami sarankan pembinaan dan pengawasan ketat dilakukan juga internal eksekutif, Pak Sekda dan BKPSDM sudah kita minta untuk memonitor agar kegaduhan tidak berlarut,” ujar Anang kepada Radar, Kamis (26/5/2022).

Dia mengakui ketidakpuasan pihak tertentu atas kinerja pejabat merupakan hal lumrah. Namun, di sana, akan terukur manajemen risiko dan penyelesaian persoalan dari kapasitas seorang pimpinan.

”Wajar kalau ada bahkan banyak yang menggoyangkan kursi seseorang. Namun, ketika dia mampu tentu tidak akan berlarut, kegaduhan tidak kunjung berhenti, berarti menandakan apa,” tutur Anang.

Politisi Partai Demokrat itu mengakui beberapa kepala dinas jebolan open bidding, menjadi pusat perhatian publik. Meski tidak semuanya diperhatikan dalam konteks negatif, lantaran inovasi atau peran nyata di bidang tugas yang dipimpin terpenuhi. 

BACA JUGA: Dampak PMK, Pedagang Sapi Kota Tasikmalaya Pilih Kosongkan Kandang

Menjawab persoalan yang belakangan terjadi. ”Nah memang untuk Bu Kadisdik (Ir Hj Ely Suminar MP), dia belum terlihat satu pun visi misi yang disampaikan dalam tahapan seleksi open bidding-nya. Ia ditunggu-tunggu melakukan gebrakan dan mungkin publik sudah tidak sabar,” tuturnya. 

Pihaknya tak menampik saat ini lembaga sekolah cenderung kondusif, bukan berarti tidak ada peran kepala dinas. Tentunya, koordinasi dan komunikasi kepala dinas terhadap stakeholder sudah mengalami perbaikan sehingga cenderung terlihat sinergitasnya.

”Namun di sisi lain, lewat stakeholder atau elemen masyarakat justru malah menuai sorotan. Kita akui komunikasi dengan stakeholder kelihatannya menunjukkan perubahan dengan minim informasi terkait dinas ke telinga dewan, dari para guru atau praktisi pendidikan,” tutur Anang. 

Sekretaris fraksi gabungan ini meminta eksekutif mengambil langkah konkret. Supaya kegaduhan yang mencuat belakangan ini bisa mereda, dan kerja organisasi perangkat daerah (OPD) bisa lebih fokus mengeksekusi program dan persoalan lain yang lebih krusial.

”Nanti kita sama-sama lihat, apakah menunjukkan perbaikan atau belum juga. Itu bisa ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, mereka yang open bidding kan masih dalam tahap pengawasan untuk diberi reward dengan melanjutkan atau punishment dengan disanksi,” tuturnya. 

BACA JUGA: Mohon Maaf, Malam Ini Akses Jalan ke Pataruman Kota Tasik Ditutup

Di sisi lain, Anang mengakui latar belakang kepala dinas bukan berangkat dari elemen pendidikan. Otomatis, perlu waktu menyesuaikan diri dan bersinergi dengan stakeholder terkait di dunia edukasi.

Sumber: