Komisi III Pelototi Sumber PAD, Tahun Ini Harus Lebih Meningkat dari Sebelumnya

radartasik.com, KOMISI III DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tahun 2021 lalu, pencapaian PAD Provinsi Jabar di tengah pandemi Covid-19 dari PKB saja mencapai Rp 19 triliun, masih kurang dari target Rp 25 triliun. Di tahun 2022 ini, Komisi III akan menggenjot bidang PAD hingga bisa mencapai di atas tahun lalu.Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Arip Rachman SE mengatakan, pihaknya di bidang pendapatan terus menggali potensi PAD pemerintah, terutama dari PKB dan perusahan BUMD. “Tahun lalu PAD kita anjlok karena ada pandemi yang belum selesai, mudah-mudahan masyarakat mengikuti apa yang diperintahkan pemerintah dengan vaksin dan prokes. Sehingga pandemi pulih, dan ekonomi masyarakat berA­kembang,” kata Arip.MeA­nurut dia, PKB dan BUMD menA­jadi PAD sektor terbesar di Jawa barat. Termasuk dari BUMD ada Bank Jabar sebagai perusahaan daerah yang terus dikontrol dan dikawal kinerjanya supaya baik menghasilkan laba dan dipakai untuk pembangunan masyarakat.Termasuk, tambah dia, jasa pariwisata dan perhotelan yang dikelola oleh perusahaan daerah dan perusahaan perkebunan dan pertanian. Komisi III terus mengawasi kinerja penghasil PAD ini agar optimal, berkinerja baik dan perusahaannya sehat.“Adapun penghasil laba terbesar bagi PAD di Jawa Barat memang oleh PKB dan dari BUMD, seperti bjb. Ada lebih dari 20 BUMD yang ada. Kita terus dorong dan perbaiki dari sisi kinerjanya. Jangan hanya minta penyertaan modal saja, tapi harus mampu menghasilkan PAD. Harus sehat perusahaan,” paparnya.Dia menambahkan, untuk target PAD di tahun 2022, didorong agar lebih dari tahun lalu yang mencapai Rp 19 triliun. Dan untuk APBD provinsi yang ditetapkan itu sekitar Rp 40 triliun. “Jadi untuk PAD kita melihat situasi, bukan hanya memasang target, khawatir pandemi masih belum normal. Mudah-mudahan di atas tahun kemarin, Rp 19 triliun bisa lebih,” tambah dia. (dik)

Sumber: