Pemkot Banjar Bertemu KPU dan Bawaslu, Dewan Bilang Begini..

Pemkot Banjar Bertemu KPU dan Bawaslu, Dewan Bilang Begini..

radartasik.com - Menyikapi pertemuan Pemkot Banjar dengan KPU dan Bawaslu Kota Banjar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) XXIV DPRD Kota Banjar Cecep Danu Sofyan mengapresiasi hal tersebut sebagai upaya menindaklanjuti rapat kerja akhir 2021, kemarin. 


Besaran anggaran yang diajukan KPU Kota Banjar untuk peserta demokrasi Pilkada 2024 mendatang sebesar Rp20 miliar. 

Hal itu dinilai relevan dan efisien dari pengajuan awal sebesar Rp30 miliar. 

"Menurut perhitungan KPU anggaran tersebut sudah efisien dari pengajuan awal," kata dia kepada radartasik.com, Minggu (09/01/2022).

Sama halnya Bawaslu Kota Banjar awalnya mengajukan anggaran sebesar Rp9 miliar, namun turun dan memberikan dua opsi. Pertama Rp8 miliar dan kedua Rp7 miliar sekian. 

Tentu hal itu belum ditambah dengan anggaran untuk pengamanan saat pelaksanaan Pilkada Banjar 2024 mendatang. 

"Diperkirakan total anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada Banjar 2024 sekitar Rp 40 miliar lebih," katanya. 

Namun, sambung dia, hal itu juga harus mempertimbangkan keadaan keuangan daerah. Terlebih saat ini Pemkot Banjar kondisinya sedang defisit. 

Maka daripada itu, Raperda tentang pembentukan dana cadangan daerah untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar harus segera dibahas kembali. 

Agar bisa menentukan berapa besaran dana cadangan yang dibutuhkan setiap tahunnya. Lantaran tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran.

"Ya karena nanti akan memberatkan keuangan daerah, maka dari itu perlu dilakukan koordinasi agar didapat kesepahaman bersama," tegasnya. 

Terlebih saat rapat kerja sebelumnya, pemkot Banjar mengajukan Rp5 miliar pada tahun 2022. Dan tahun 2023 sebesar Rp9 miliar sehingga jumlah Rp14 miliar. 

Maka di tahun 2024 akan mengambil porsi anggaran lebih berat dan besar. Dirinya pun menyarankan untuk anggaran Pilkada Banjar agar di split tiap tahun dengan nilai yang tidak memberatkan keuangan daerah. 

"Ya misal untuk tahun ini (2022) sebesar Rp 10 miliar, tahun 2023 sebesar Rp10 miliar dan 2024 sekitar Rp5 miliar. Namun jika kurang bisa ditambah, karena belum termasuk anggaran untuk pengamanan," tegasnya.

Sambung dia, yang dikhawatirkan oleh Pansus saat ini suksesi pesta demokrasi tidak akan terlaksana dengan baik. Lantaran minimnya anggaran karena defisit.

Untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya akan mengundang kembali Pemkot Banjar, KPU dan Bawaslu Kota Banjar membahas besaran anggaran pastinya berapa.

"Namun tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Dengan harapan seberapa besar anggarannya bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya. 

(anto sugiarto/radartasik.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: