Soal Usulan Anggaran Pilkada Kota Banjar 2024, Asda II: Kami Bukan Penentu
Sabtu 08-01-2022,14:00 WIB
Radartasik.com, BANJAR — Pemerintah Kota Banjar sudah bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar dan Bawaslu Kota Banjar. Mereka membahas anggaran Pilkada Kota Banjar 2024.
Pertemuan antara Pemkot Banjar dan KPU Kota Banjar serta Bawaslu Kota Banjar dilaksanakan di di ruang gunung Babakan Setda Kota Banjar, Jumat (07/01/2022).
Lalu apa tanggapan Pemkot Banjar dari pertemuan tersebut? Asisten Daerah II Setda Kota Banjar H Agus Nugraha, dalam pertemuan itu dia tidak bisa memutuskan soal usulan anggaran Pilkada Kota Banjar 2024 dari KPU dan Bawaslu.
"Kami bukan penentu, tapi akan disampaikan ke pimpinan selaku penguasa anggaran (yaitu) Sekda dan Wali Kota Banjar," ujar H Agus Nugraha menjelaskan.
Hasil ekspose antara Pemkot dengan KPU dan Bawaslu Kota Banjar, kata H Agus Nugraha, akan ditindaklanjuti dan oleh penguasa anggaran.
Terlebih, Pemkot Banjar juga harus melihat dari sisi kemampuan keuangan daerah dan mengkaji usulan dari KPU dan Bawaslu soal anggaran Pilkada Kota Banjar 2024.
"Nanti kita bentuk tim yang melakukan kajian terkait rincian anggaran tersebut," ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Banjar Irfan Saeful Rohman juga menjelaskan pihaknya pada pertemuan dengan Pemkot Banjar, Jumat (7/1/2021), mengajukan dua usulan besaran anggaran. Yaitu sebesar Rp 8 miliar dan Rp 7 miliar.
"Padahal awalnya Bawaslu mengajukan sebesar Rp 9 miliar, dan sekarang turun karena menimbang anggaran Pemkot Banjar," ujarnya kepada radartasik.com usai
Dalam pembahasan bersama Pemkot Banjar, kata Irfan Saeful Rohman, belum ada bahasa menerima atau menolak apa yang diajukannya. Karena usulan dari Bawaslu tersebut, termasuk dari KPU Kota Banjar, akan dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk disampaikan pejabat utusan Pemkot Banjar kepada Sekda dan Wali Kota Banjar.
Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengatakan pihaknya memaparkan ekspose anggaran Pilkada 2024 secara gamblang dan jelas dengan empat format anggaran yang disampaikan.
"Pertama RKB sebesar Rp 30 miliar. Ini merupakan anggaran dengan asumsi penyelenggaraan pilkada mandiri (tanpa disatukan dengan Pilgub Jabar)," kata dia kepada radartasik.com.
Kedua RKB sebesar Rp 26 miliar sekian dengan format ada sharing anggaran antara Pemprov Jabar dengan Pemkot Banjar.
Ketiga RKB sebesar Rp 9,3 miliar, menyesuaikan angka sebagaimana yang pada awalnya Pemkot sediakan berdasarkan patokan Pilkada sebelumnya.
"Kita memiliki skema lain sebagai alternatif yaitu rancangan RKB pilkada yang sudah dilakukan efisiensi, sehingga ketemulah angka Rp 20 miliar lebih," tegasnya.
Dengan format ini KPU Kota Banjar berhasil melakukan efisiensi kurang lebih sekitar Rp 10 miliaran. Jika dibandingkan dengan RKB awal sebesar Rp 30 miliar.
Lantaran KPU berhasil melakukan efisiensi hampir Rp 6 miliar, jika dibandingkan dengan RKB kedua pasca sharing anggaran dengan Pemprov Jabar.
Desain penyusunan RKB yang terakhir bernilai Rp 20 miliar itu merupakan komitmen KPU Kota Banjar untuk melakukan sejumlah efisiensi pada setiap tahapan pemilihan.
"Dan juga merupakan bagian dari respons positif KPU Kota Banjar terhadap kondisi keuangan Pemkot Banjar saat ini," ujarnya.
Pihaknya berharap agar Pemkot Banjar dapat mengakomodir nilai angka Rp 20 miliar, karena KPU memandang itu adalah angka yang benar-benar telah efisien.
KPU Kota Banjar siap untuk diundang lagi oleh pemkot untuk ekspose atau bahkan membahas RKB pilkada lebih detail lagi. Itu agar perencanaan kebutuhan anggaran pilkada bisa bersifat fair dan terbuka.
"Sehingga perencanan kebutuhan anggaran Pilkada Banjar diketahui dan dipahami bersama oleh para pemangku kepentingan terutama Pemkot Banjar," imbuhnya. (anto sugiarto/radartasik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
