Output Smart City Belum Terasa

Apalagi, belakangan ini pemkot baru meraih predikat sebagai daerah Informatif dari Komisi Informasi Jawa Barat yang tentunya terlebih dahulu melakukan survei secara independen terhadap beragam aspek.Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi I dengan mitra kerjanya di aula Diskominfo.

Saat ini, para wakil rakyat kerap mendapati pertanyaan terkait Smart City sudah sejauhmana implementasinya. Kemudian alokasi anggaran yang dinilai besar bagi dinas tersebut, output dan outcome-nya bagi masyarakat seperti apa. 

“Makanya kita minta dinas lebih informatif lagi, sosialisasi harus masif supaya publik tahu kinerja Kominfo itu apa saja. Karena jangan sebatas jadi anekdot, dinas ini kerjanya hanya sediakan wifi gratis di ruang publik," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat usai rapat kerja, Rabu (29/12/2021)."Padahal peran dan kerjanya kan strategis, terutama melayani kebutuhan-kebutuhan bersifat teknologi informatika bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” papar dia.Menurut dia, belakangan ini masyarakat sejatinya sudah mengetahui perkembangan kasus Covid-19, kegiatan pemerintahan atau keluhan-keluhan yang disampaikan publik secara umum. Melalui portal berbasis website yang disediakan Diskominfo atau pun kementerian.

Hal tersebut, penting dalam mendorong informasi pembangunan atau berkaitan kegiatan pemerintahan dan program yang sedang digulirkan terhadap masyarakat di era sekarang. 

“Nah untuk itu perlu didorong OPD-OPD lain dalam urusan updating data. Kominfo kan sudah siapkan instrumennya, aplikasinya, tolong itu diperhatikan OPD-OPD agar informasi ke masyarakat tidak tersumbat, jangan dikesampingkan. Itu salah satu kendala yang membuat penerapan konsep Smart City masih cukup jauh,” tegas Politisi Demokrat tersebut.Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan menekankan perlunya Diskominfo juga menjalin sinergitas lebih intens dengan media massa. Dimana, selain portal informasi yang disiapkan sendiri oleh pemkot, media massa juga penting dan masif dalam menginformasikan segala macam hal, terutama kegiatan pemerintah.

“Itu pun kita dorong untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Karena sebagus apa pun program, sehebat apapun sistem pemerintahan kalau tidak disosialisasikan masif, masyarakat tidak akan tahu."

"Sejauh ini sudah baik, Kominfo juga berperan proaktif terutama penyampaian informasi perkembangan kasus Covid-19 belakangan ini. Nah, kita harap program pemerintah lainnya juga bisa masif disosialisasikan dengan luas,” papar politisi Golkar tersebut.Pihaknya akan mendorong dari sisi penganggaran dalam upaya pemkot merealisasikan konsep Smart City. Dimana, saat ini Dinas Kominfo belum ditunjang sejumlah sarana dan prasarana sebagai komponen dasar yang dibutuhkan, mengejar konsep Kota Cerdas tersebut.

“Kita juga akan support, seperti tadi dinas mengeluhkan adanya beberapa kegiatan yang belum bisa direalisasikan padahal itu infrastruktur atau penunjang dari pada sistem yang akan kita terapkan menyongsong Smart City. Memang kita harap Kominfo bisa lebih terbuka apa yang menjadi kendala, atau kekurangan supaya kita dorong dari sisi budgeting-nya,” ujar Ate.Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya H Asep Maman Permana MSi menuturkan dalam mengejar terealisasinya konsep Smart City memerlukan kesiapan prima di internal pemerintahan sendiri. Mulai dari SDM, perangkat serta pemeliharaan sarana prasarana yang tidak bisa diabaikan. Mengingat perangkat dan instrumen teknologi merupakan hal pokok dalam merealisasikan konsep tersebut.

“Sehingga kalau komponen itu tidak diperhatikan perwujudan e-govenrment dan akselerasi terwujudnya Smart City tentu tidak akan berjalan dengan cepat. Padahal dari sisi regulasi, kita sudah memiliki tinggal komitmen bersama mendorong realisasi itu lewat sejumlah kebijakan salah satunya alokasi anggaran,” analisis Asep.Dia memohon maaf apabila selama ini, hadirnya Diskominfo dan rencana konsep Smart City belum bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat luas. Mengingat beberapa kendala yang dialami daerah, terutama dalam mengoptimalkan tiga komponen penunjang, masih berproses.“Tata kelolanya sedang kita proses, pelayanannya juga kami proses. Karena ini masih berproses. Wajar ketika ada pertanyaan publik apa manfaat dari hadirnya e-government di daerah, karena kami juga belum optimal melaksanakan tiga komponen itu,” maklumnya.Namun, lanjut dia, di internal pemkot sendiri saat ini sebagian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tengah dicicil. Salah satunya yang sudah berjalan yakni aplikasi terintegrasi dalam menunjang efektif dan efisiennya tata kelola pemerintahan, melalui e-office dan aplikasi lainnya.

“Termasuk salah satu bagian dari e-office, kami juga waktu dekat ini akan segera merealisasikan tanda tangan elektronik (TTE), yang nantinya diharapkan segala sesuatu pelayanan yang dibutuhkan publik akan lebih efektif dan efisien,” tekad Asep. (igi)