Penerima BPNT Terus Menyusut, Pusat-Daerah Saling Lempar

Perbaikan data terjadi karena data base Nomor Induk Kependudukan (NIK) KPM yang dimiliki Kemensos dengan BNI Pusat tidak sinkron.“Data penerima BPNT sekarang ada penyusutan dari 13 ribu KPM menjadi sekitar 10 ribu KPM untuk gambaran jumlahnya. Sebagian yang saldo nol akibat perbaikan data. Kebijakan murni pusat, pendistribusian juga angkanya sudah jelas dari pusat. Kita hanya menginformasikan ini yang dapat, seperti itu,” kata Branchles Banking BNI Cabang Banjar, Ahmad Arifin saat dikonfimasi melalui sambungan telepon, Kamis (16/12/2021).Terpisah, Sekretaris Dinas Sosial P3A Kota Banjar Yudi Permadi mengaku tidak memiliki data KPM yang menerima bantuan pada penyaluran terakhir tahun ini. Datanya langsung oleh pemerintah pusat.“Ini dampak dari pengurangan dan adanya perbaikan data-data KPM oleh pusat, baik Kemensos maupun Bank BNI. Kita saja sekarang tidak memiliki data, berapa yang menerima bantuan karena Kemensos langsung ke Bank BNI,” kata Yudi.Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengeluhkan masih ada pemerintah daerah (pemda) yang tidak aktif dan peduli perihal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kesalahan ini, kata Risma, berdampak pada tidak akuratnya penerima bantuan sosial (bansos) di banyak daerah.Bahkan, lanjut Risma, ada pemda yang tidak membarui data selama 10 tahun. Akibatnya, terdapat data di lapangan berbeda dengan data Dukcapil, karena tidak ada informasi seperti pindah alamat dan domisili, meninggal, dan lain sebagainya.“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat,” kata Risma sat diskusi daring bertajuk 'Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial guna Membantu Kebutuhan Hidup Masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19' di Jakarta, Minggu (12/12/2021).Sementara itu, sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggeruduk kantor Dinas Sosial P3A Kota Banjar. Mereka mempertanyakan bantuan senilai Rp 200 ribu per bulan yang belum masuk rekening.Saldo yang seharusnya mereka terima dan dibelanjakan di agen dan e-Warong tidak ada alias nol rupiah.

“Apa gunanya kami memiliki kartu ini, kalau bantuannya tidak ada. Yang lain sudah bisa mengambil bantuan karena saldo di kartunya sudah ada, tapi punya saya ini tidak ada saldonya,” kata Santi Sumarni, warga RT 41 RW 04 Dusun Parung Desa Balokang di kantor Dinas Sosial Kota Banjar, Rabu (15/12/2021). (cep/jpc)