Punya Kartu Tapi Tak Terima Bantuan, Penerima Bansos BPNT Mendatangi Kantor Dinsos P3A

“Apa gunanya kami memiliki kartu ini, kalau bantuannya tidak ada. Yang lain sudah bisa mengambil bantuan karena saldo di kartunya sudah ada, tapi punya saya ini tidak ada saldonya,” kata Santi Sumarni, warga RT 41 RW 04 Dusun Parung Desa Balokang di kantor Dinas Sosial Kota Banjar, Rabu (15/12/2021).Santi ditemani suaminya yang merupakan ketua RT 41 yakni Asep Kusmawan. Dia mengaku terakhir mendapat BPNT Februari 2021.Ia mengaku hanya bisa gigit jari ketika penerima bantuan yang lain bisa mengambil bantuan pangan setiap bulannya di agen e-Warong. “Lalu gimana manfaatnya kartu ini? Pembohongan saja yang ada. Sudah 10 bulan tidak bisa mencairkan karena saldonya nol. Konfirmasi ke BNI dan dinas malah saling lempar. Percuma rakyat hanya dibohongi dan dibodohi,” kata Asep.KUALITAS BANTUAN TAK SESUAISelain komplain soal saldo nol rupiah, puluhan KPM yang mendatangi kantor Dinsos di wilayah Pamongkoran Kota Banjar juga membawa beras BPNT seberat 5 kilogram yang dinilai kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang dibeli KPM. Beras yang dibeli KPM senilai Rp 11.300 per kilogram, sedangkan kualitas beras dianggap berkisar di harga Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per kilogram.Selain beras, kacang kedelai juga menjadi bahan komplain KPM. Kacang kedelai dinilai harganya juga jauh dari pasaran.“Jadi jika ditotalkan bantuan yang diterima itu tidak sampai Rp 200 ribu. Tidak sesuai dengan nilai bantuan jika diuangkan,” kata Asep yang mewakili keluhan KPM lainnya di lingkungan RT-nya.Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Sosial P3A Kota Banjar Yudi Permadi mengatakan, terkait saldo nol rupiah itu bukan persoalan di daerah. Namun pemerintah pusat. Saldonya bantuannya langsung dikirim pusat melalui Bank BNI.“Kami hanya melakukan proses untuk mengajukan data ke Kemensos, dari Kemensos ngasihkan datanya langsung ke pihak BNI. Berapa jumlahnya itu dari BNI, kami juga tidak tahu. Jadi persoalan saldo nol rupiah ini juga terjadi hampir di semua agen e-Warong di Kota Banjar,” kata Yudi.Kemudian ia menanggapi terkait keluhan beras yang tidak layak serta komoditi lainnya yang tidak tepat kuantitas. Menurut Yudi, jika KPM menerima seperti itu, langsung minta diretur atau dikembalikan dan diganti baru ke agen e-Warongnya. “Keluhan beras yang tidak layak, seharusnya ketika penyaluran tidak layak kembalikan saja,” katanya.Persoalan lain terkait kualitas kurang baik dan kuantitas kurang tepat jumlah lantaran tim monitoring di lapangan terbatas. Kurangnya SDM, kemudian jumlah agen e-Warong yang banyak menyulitkan tim monitoring evaluasi (monev).“Memang SDM untuk monev juga terbatas, sehingga masih ada temuan pangan yang kurang layak. Imbauan kami jika KPM mendapat barang yang tidak sesuai, minta ditukar saja ke agen e-Warongnya karena hak itu harus terpenuhi,” kata Yudi. (cep)