Pemerintah Daerah Harus Genjot PAD

radartasik.com, BANJAR — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XIII Herman Sutrisno mengatakan, pemerintah daerah harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor. Lantaran, kondisi keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat tengah dalam masa sulit.

“Tahun 2022 APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 31 triliun, jadi turun Rp 14 triliun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu akibat dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak tercapai,” kata Herman Sutrisno di Kecamatan Langensari, Rabu (8/12/2021).Selain pendapatan dari sektor pajak berkurang, Pemprov Jabar juga memiliki utang Rp 4 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ditambah KTMDU mencapai Rp 10 triliun.Kata dia, masyarakat kesulitan bayar pajak karena untuk makan saja susah. “Dengan kekurangan anggaran itu, gubernur harus mulai mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja OPD. Yang jelas dengan turunnya APBD provinsi ini dana bagi hasil ke daerah juga rendah. Kemudian dana bagi hasil dari pusat juga rendah. Akibat Covid-19 ini, belanja modal juga jadi Rp 2 triliun yang asalnya Rp 5 triliun,” kata dia.Hal lain yanh menjadi beban daerah, yakni program belanja yang biasa ditangani pusat saat ini dibebankan ke daerah. Misal, kata dia, anggaran Disdukcapil yang tadinya ditangani pusat, kini dibebankan ke APBD kota atau kabupaten.“Contoh lain BPJS untuk provinsi yang tadinya dibayar pusat, sekarang dibayar provinsi sebesar Rp 451 miliar. Provinsi juga terpaksa ke daerah harus seperti itu,” ujarnya.“Contoh ke bawahnya lagi kabupaten/kota menyerahkan pembiayaan Linmas-nya ke pemerintah desa. Jadi saling timpah saja begitu, itu risiko Covid harus dihadapi dan otomatis pembangunan berkurang bahkan Pemilu bisa diundur jika kondisi keuangan seperti ini terus,” katanya.Solusinya, kata dia, pemerintah kota atau kabupaten harus meningkatkan pendapatan. Termasuk Kota Banjar.“Akibat Covid-19 ini, tidak hanya peA­meA­rintah kota yang terdampak, namun pusat dan provinsi juga kesulitan dalam bagi hasil ke daerah. Sehingga daerah harus memiliki inovasi dan inisiatif untuk meningkatkan PAD-nya,” ucap Herman. (cep)

Sumber: