15 Eselon II Dilantik untuk Mengisi SOTK Baru, Ade Cari 10 Pejabat Lagi

Reporter: syindi|
Sabtu 04-12-2021,11:00 WIB
15 Eselon II Dilantik untuk Mengisi SOTK Baru, Ade Cari 10 Pejabat Lagi

radartasik.com, SINGAPARNA — Akhirnya, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menunjukkan “tangan saktinya” dengan merombak ulang pejabat Eselon II dan III di Pemkab Tasikmalaya. Pelantikan para pejabat digelar di Pendopo Baru Singaparna, Jumat (3/12/2021).


Sebanyak 15 orang pejabat Eselon II dan 186 Eselon III dilantik untuk mengisi struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 821:/kep:242:BKD tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Pratama dan Pejabat Administrator.

Data yang dihimpun Radar, Eselon II yang dilantik yakni Roni A Syahroni MM, Drs H Iin Aminuddin, Drs H Iing Farid Khozin MSi, Ahmad Muksin, Drs Rudi Sonjaya, Drs Yusep Yustisiawandana MM, Drs Rahayu Jamiat, Drs Nana Heryana, Dra Hj Wini MSi, dr Heru Suharto MMKes, Iwan Ridwan SIP, Dadan Wardana SIP, H Agus Bahtiar SE, Nuraedidin SIP dan Drs Asep Darisman MM.

Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP mengatakan, kepada seluruh pejabat yang sudah resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya, pihaknya percaya mereka bisa melaksanakan tugas sebaiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Dia mengatakan, hampir satu tahun setengah tidak bisa melakukan rotasi mutasi pengisian jabatan, karena enam bulan sebelum Pilkada 2020 lalu tidak bisa melakukan rotasi, mutasi dan promosi pejabat. Termasuk sesudah pelantikan bupati pun selama enam bulan belum bisa melakukan pengisian jabatan.

Menurut dia, ada sekitar 140 lebih kekosongan jabatan, sehingga terjadi pengisian Plt di pengisian jabatan. “Kami baru bisa melakukan sesuai peraturan permendagri, menyampaikan dan mengajukan ke Mendagri dengan memulainya waktu Oktober lalu pengajuan dan baru mengisi jabatan awal Desember ini,” kata dia.

Dia pun menyebut akan mengangkat pejabat pengawas, perangkat daerah yang baru, kemudian membentuk tim untuk me-review staf yang ada. “Insyaallah dari seluruh rangkaian pengisian jabatan ini tidak ada uang-uangan dan sogokan,” kata Ade, menjelaskan.

Ade mengaku akan melakukan interview termasuk open bidding terhadap para staf di Kabupaten Tasikmalaya mulai minggu depan untuk mengisi kekosongan jabatan, agar terjadi penempatan orang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.

“Yang kedua pemerataan jangan sampai di sini numpuk di sana kurang. Mudah-mudahan efektif, kita coba rampingkan SOTK sesuai kemampuan fiskal kita yang hari ini agak kekurangan,” paparnya.

Salah satunya, kata dia, di antaranya pengangkatan pejabat administrator pada bulan ini pun harus penyederhanaan birokrasi dan alih fungsi struktur pejabat pengawas ke jabatan fungsional. Beberapa jabatan akan mengalami penyetaraan fungsional dan UPT. Jadi hanya ada beberapa dinas yang mempertahankan jabatan pengawas. Untuk menjabat harus ditempatkan dulu. “Jadi pelantikan ini dalam rangka kita melakukan tuntutan nasional menyederhanakan birokrasi,” kata Ade.

Dalam waktu satu bulan ini, ungkap dia, pemerintah daerah akan lari dan akselerasi lebih cepat. Kemudian melakukan evaluasi per tiga bulan.

“Kita menentukan pejabat penilai, pengawas dan bukan hanya di sekda dan kepala dinas saja, di satuan masing-masing perangkat daerah akan efektivitas kinerja lebih baik dan berorientasi terhadap hasil,” paparnya.

Dia menambahkan, open bidding akan langsung dilakukan mulai minggu depan, dengan konsultasi ke pusat dan akan dilakukan untuk 10 jabatan tinggi pratama yang kosong. “Semakin cepat lebih baik diisi. Biasanya dua minggu ada pengumuman dan lainnya,” tambah dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen menambahkan, anggaran perubahan sudah berdasarkan SOTK baru.

“Kami mulai besok akan mulai mengkaji mana yang secara hitungan waktu, secara bisa dilaksanakan. Kalau yang hitungan waktu tidak dilaksanakan itu kita digeser tentunya ke tahun depan,” paparnya.

Adapun untuk teknis pengisian 10 jabatan yang kosong akan dilaksanakan Senin depan setelah sekarang pengisiannya ditetapkan, maka mulai Senin pemerintah daerah akan berkonsultasi dengan KASN.

“Karena kemarin belum bisa berkonsultasi. Karena yang kosongnya belum ada, maka dasarnya dari pengisian jabatan sekarang. Mana yang kosongnya sudah jelas,” paparnya.

Kata dia, SKPD yang kosong yakni Sekretaris DPRD, BPBD, DPU-TRPP, Asda, Disdukcapil, Satpol-PP, Kesbangpol dan Dinas PMD, termasuk Inspektorat itu khusus tim asesmennya harus seizin Mendagri.

“Kalau yang jabatan lain tim asesmennya diusulkan oleh bupati yang menentukan kita bekerja sama dengan UNPAD. Maka kita berkonsultasi ke Kemendagri untuk dapat rekomendasi, tidak bisa melakukan open bidding tanpa mendapatkan rekomendasi dari KASN,” paparnya.

Menurut dia, teknisnya open bidding secara normal tidak kurang sebulan, pengumumannya sampai 15 hari atau dua minggu dan belum lainnya. Kemungkinan lewat tahun 2021. “Mudah-mudahan bisa awal tahun 2022,” ujarnya. (dik)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: