RSUD dr Soekardjo Butuh Reformasi, Pemkot Tasik Kerahkan Tim Panitia Seleksi
Reporter:
syindi|
Selasa 30-11-2021,12:00 WIB
radartasik.com, TAWANG — Dibukanya lelang jabatan untuk posisi Direktur RSUD dr Soekardjo mendapat respons serius dari wakil Rakyat. Mereka berharap agar proses seleksi yang relatif cepat bisa membuahkan figur-figur yang signifikan untuk dipilih Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf.
Ketua KoAmisi IV DPRD Kota TasikAmalaya Dede MuAharam menAAjelasAkan ruAmah saAkit berApelat meArah memiliki komApleksitas perAsoalan yang harus dibenahi. PeAmilihan pucuk pimApinan baru di Badan Layanan UmAum Daerah (BLUD) khusus tersAebut mesti obAjektif seperti open bidding beberapa waktu lalu.
“Intinya di sana itu pelayanan langAAsung terhadap publik, maka diAAbutuhkan top manajerial yang puAAnya service oriented, meski BLUD dituntut menghasilkan PengAAhasilan Asli Daerah (PAD),” ujar DeAde kepada Radar, Senin (29/11/2021).
Menurut dia, tidak sebatas jam terbang dan kapasitas, ASN yang berlatar belakang kedokteran. Di rumah sakit, lanjut dia, pelayanan tidak berhenti 7 kali 24 jam. Maka, dibutuhkan pejabat yang punya daya survive dalam menghadapi beragam kepentingan, dan mengutamakan pelayanan prima terhadap pasien.
”Jadi rumah sakit butuh figur memiliki jiwa pengabdian lantaran ini berurusan langsung dengan orang sakit, bukan orientasi cari pendapatan lebih,” katanya menegaskan.
Politisi PKS ini mengakui beberapa tahun terakhir RSUD kerap dilanda kesulitan. Mulai dari kekurangan stok obat bagi pasien, lantaran tunggakan terhadap penyedia. Termasuk operasional peralatan canggih yang dimiliki rumah sakit belum dimanfaatkan optimal.
“Jadi di sana butuh reformasi secara manajerial, top manajemen mesti mem-breakdown persoalan berat di sana yang sudah menahun,” keluh dia.
Ia menekankan kepala daerah bisa objektif menentukan figur, dari peserta yang akan tampil di seleksi. Terutama tidak mengedepankan aspek politis, yang dikhawatirkan berimbas terhadap pelayanan dan kinerja secara umum.
“Mesti objektif, dan saya yakin di Kota Tasikmalaya banyak figur yang mumpuni untuk bersaing mengikuti seleksi di sana,” ungkap mantan komisi II tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan menuturkan di samping open bidding tersebut sebagai tindaklanjut dari adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengharuskan pimpinan RSUD dijabat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menjadi tantangan ketika sebelumnya dijabat bukan ASN, harus memberikan nuansa berbeda.
”Kita tidak berharap seperti pembubaran PD Pasar Resik yang notabene pengelola pasar rakyat, ketika diserahkan ke dinas dan digarap UPTD, malah belum menunjukkan efek signifikan. Analoginya sama dengan RSUD, ketika sebelumnya dijabat bukan PNS, kalau besok oleh PNS jangan seperti pengelolaan pasar,” analisisnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan mengatakan pada open bidding direktur RSUD, Pemkot mengerahkan tim panitia seleksi (pansel) lebih dari jumlah seleksi eselon II biasanya.
“Kalau open bidding biasanya oleh 5 orang, namun untuk direktur rumah sakit ini 7 orang yang disiapkan untuk menyeleksi para pelamar,” kata dia.
Dia yang juga ketua pansel seleksi jabatan direktur RSUD, menceritakan Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menetapkan 7 pansel tersebut, yakni sekretaris daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr R Nina Susana Dewi MKes, Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara, Kepala Dinas Kesehatan dr Uus Supangat, Akademisi Universitas Siliwangi Prof Dr H Kartawan MP, Dr Yusuf Abdullah SE MM akademisi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan Akademisi STIA Tasikmalaya Dr Ani Heryani MSi.
“Jumlah pelamar yang sudah masuk belum kami cek, karena masih ada waktu sampai besok (30/11/2021). Mudah-mudahan kuota peserta memenuhi batas minimal agar tahapan bisa kita lanjut ke seleksi selanjutnya,” harap Ivan. (igi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: