Kadis Baru di Kota Tasik Diminta Kebut Bekerja

Reporter: syindi|
Rabu 24-11-2021,11:00 WIB
Kadis Baru di Kota Tasik Diminta Kebut Bekerja

radartasik.com, INDIHIANG — Tujuh kepala dinas (kadis) baru diminta tidak larut dalam euforia, mengingat segudang persoalan yang kompleks di lingkup instansi masing-masing sudah menanti. Apalagi, kondisi saat ini menjelang akhir tahun anggaran ditambah Kota Tasikmalaya masih dalam kondisi pandemi.


Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menuturkan tujuh pejabat yakni Rojab Riswan Taufik, Ely Suminar, Hendra Budiman, Deni Diyana, Nanan Sulaksana, Ade Hendar dan Ucu Anwar tak perlu berlama-lama adaptasi.

Melihat penuangan ide dan gagasan masing-masing pada makalah yang disusun pada tahapan seleksi menunjukkan pemikiran yang mumpuni.

“Tidak perlu ada belajar-belajar atau penyesuaian lah, kalau lihat makalah mereka kan seolah-olah sudah mumpuni semua, jadi tinggal diimplementasikan tuangkan gagasan yang bagus-bagus itu dalam bentuk kinerja,” tuturnya kepada Radar, Selasa (23/11/2021).

Dia menjelaskan beberapa kepala dinas memiliki catatan khusus untuk dikebut, mulai dari Kepala BPBD Kota Tasikmalaya H Ucu Anwar. Daerah yang masih larut dalam kondisi wabah dan beberapa waktu lalu terbilang gagal menaikan status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke Level 2, dia mesti andil dalam percepatan hal tersebut.

“Kita kan baru mau ke 2, meski secara teknis kendalanya vaksinasi yang mana di leading Dinas Kesehatan, namun dalam konteks wabah atau force majeure seperti ini, BPBD memiliki peran vital dalam mengoordinir OPD terkait mendorong percepatan penanggulangan suatu kondisi kebencanaan,” analisisnya.

Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan yang kini dipimpin Hj Ely Suminar pun memiliki pekerjaan rumah berat. Diantaranya memaksimalkan pembelajaran tatap muka maupun daring yang berjalan secara hybrid. Di samping aktivitas yang harus tetap ketat prokes agar tidak terjadi risiko paparan baru, juga kualitas generasi dan lulusan setiap jenjang pendidikan jangan sampai menurun.

“Dia bertanggungjawab akan hal itu, otomatis semua harus kerja ekstra pasca dilantik ini,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Hendra Budiman pun tak luput dari pantauannya. Dimana, kata Anang, beberapa bulan terakhir DPRD kerap menerima audiensi, keluhan atau pun informasi berkaitan bantuan sosial yang di masyarakat rentan terjadi persoalan.

“Mulai dari partisipasi RT/RW, tidak tepat sasaran, bahkan adanya isu ASN juga dapat bansos. Ini mesti dikelola dan dibenahi dengan baik, berhubung ia kemarin kan Sekretaris Dinsos, jadi tinggal dilanjutkan perbaikan dengan diskresi yang lebih penuh melalui kursi kepala dinas,” kata politisi Demokrat tersebut.

Meski, lanjut Anang, dari sisi pengelolaan anggaran program atau kegiatan, para kepala dinas yang baru dilantik tidak leluasa.

Akan, tetapi, mereka dituntut memaksimalkan kinerja dinas masing-masing sampai Desember. “Maka kadis baru yang efektif mulai hari ini bertugas, koordinasi juga secara apik dengan kadis sebelumnya, masih ada rangkaian pertanggungjawaban yang secara estafet harus ditempuh. Berkaca dari pergeseran di Dinas PUTR yang mengakibatkan kepala dinas baru mewarisi persoalan yang dipersulit dengan adanya kebijakan refocusing dari provinsi,” papar Anang.

Sedangkan Kepala Dinas Perwaskim Nanan Sulaksana diharapkan bisa mendorong sanitasi sehat di Kota Resik, d itengah kondisi air tanah kian memburuk. Termasuk menata kelola dan inventarisasi perumahan-perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan. “Sebab saat ini dari sekian ratus kompleks permukiman baru beberapa saja yang terealisasi diserahkan ke pemerintah,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris DPRD yang kini diduduki Rojab Riswan Taupik diharapkan bisa meneruskan pola komunikasi dan koordinasi eksternal antara DPRD dengan stakeholder terkait.

“Terutama dalam merespons aspirasi atau masukan publik yang mesti mendatangkan pihak eksekutif atau terkait lainnya, supaya bisa menjembatani persoalan yang terjadi ke eksekutif lebih optimal,” ujarnya

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan menambahkan semua yang dipilih wali kota tentu memiliki kepiawaian dan kemampuan, sehingga dipercaya mengemban amanat Pimpinan OPD.

“Mohon diperhatikan seperti Kesbangpol, itu kan banyak aksi atau unjuk rasa belakangan ini yang terjadi, otomatis karena ada saluran komunikasi yang tersumbat antara elemen masyarakat atau publik, terhadap pemerintahnya, itu mesti dijembatani oleh lembaga ini,” katanya.

Tidak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pun yang saat ini dikomandoi H Deni Diyana mesti menunjukkan progres perbaikan dalam tata kelola persampahan kota. Mengingat persoalan tersebut merupakan fenomena daerah berkembang yang harus dihadapi.

“Tantangannya bisa tertangani atau kewalahan, itu harus dibuktikan lewat kinerjanya dengan menunjukan perbaikan kea rah lebih tertib dalam menanggulangi sampah,” tegas Politisi Golkar tersebut.

         
            H Aslim SH Ketua DPRD Kota Tasikmalaya

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH berpesan agar kadis yang baru saja dilantik bisa mempertanggungjawabkan hasil assessmen, sehingga wali kota menjatuhkan pilihan kepada mereka.

“Artinya buktikan dengan kinerja, apalagi di open bidding kali ini setelah peserta lolos dan terpilih ada fakta integritas yang harus ditandatangani, itu silakan dibuktikan. Apalagi kalau bicara mengejar target pembangunan daerah periode ini, waktu tinggal sedikit dan kondisi yang ada terbilang berat dengan keterbatasan atau lain sebagainya,” papar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf meminta mereka yang promosi menjadi kadis memunahkan target kinerjanya. Ia menekankan ketika administrasi keuangan setiap instansi sudah baik, mesti diimbangi kinerja yang baik agar seimbang.

“Selamat, inilah hasil rangkaian seleksi dan mereka yang terbaik. Kita akan evaluasi dan monitor dalam jangka waktu 6 bulan, 1 tahun, terlepas saya tuntas bertugas kapan, tapi itu menjadi komitmen mereka dalam mengemban jabatan baru,” kata Yusuf usai melantik di aula Bale Kota Tasikmalaya, Senin (22/11/2021).

Menurut dia, baru pertama kali di Kota Resik, para pejabat setingkat kepala dinas yang dilantik mesti menandatangani fakta integritas. Dimana, di dalamnya terdapat beberapa poin supaya JPTP atau eselon II, tidak hanya asal naik jabatan tetapi kinerjanya malah mengendur saat mengemban amanat tertinggi di pucuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Baru pertama kali, hari ini (kemarin, Red) eselon II kita mintai fakta integritas untuk ditandatangani sebagai komitmen, mereka harus membela urusan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, kami tak ingin seperti kejadian di Jakarta ada ASN tercoreng urusan masuk jaringan ekstrem tertentu, jangan sampai itu terjadi,” paparnya.

“Di samping mereka juga harus menjaga integritas sebagai pimpinan OPD yang harus dipegang, tidak boleh melakukan tindak tercela dan lain sebagainya,” sambung Yusuf menjelaskan. (igi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: