Walpis Kritik DPRD Kabupaten Tasik. Mimih: Soal Keterlambatan Menyerap Dana Banprov Jabar Rp170 Miliar
Sabtu 13-11-2021,05:00 WIB
Radartasik.com, SINGAPARNA - Wahana Lingkungan dan Pendidikan Sosial (Walpis) bersama Lembaga Pemberdayaan Jin dan Makhluk Halus (LPJMH) Kabupaten Tasikmalaya mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (12/11).
Walpis yang dimotori Deni Syukron dan Ajengan Mimih Haeruman sebagai pembina dengan LPJMH, diterima Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Mereka mempersoalkan upaya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memperjuangkan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat (Jabar) tahun 2021 yang ternyata ditarik kembali dengan alasan refocusing anggaran.
Pembina Walpis Ajengan Mimih Haeruman mempersoalkan penarikan kembali dana Banprov Jabar disaat program secara umum akan dan bahkan sebagian sedang berjalan. Menurutnya, sebagian lagi dalam roses menuju tahapan lelang. Sehingga berdampak pada sejumlah proyek pembangunan fisik atau pengadaan barang.
Seperti di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Permukiman (DPU-TRPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta dinas lainnya.
"Kami mempertanyakan peran dan fungsi DPRD terkait kontrol anggaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk soal keterlambatan pemerintah dalam menyerap dana Banprov Jabar sekitar Rp170 miliar," kata Mimih, kepada Radar.
Dia menyebut, fungsi DPRD bukan sebatas budgeting, melainkan juga kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran itu sendiri. Apakah DPRD tidak pernah mempertanyakan kepada eksekutif terkait rendahnya serapan anggaran?.
"Sehingga kehilangan sumber-sumber bantuan anggaran dari pusat maupun provinsi. Penarikan kembali dana Banprov di tengah proses pengerjaan program, berdampak besar terhadap kepentingan rakyat," ungkap dia.
Sejauh ini, lanjut dia, masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sudah mengharapkan perbaikan pembangunan baik jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan dan lainnya di Kabupaten Tasikmalaya.
Pembina Walpis lainnya, Deni Syukron mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih berani mempertanyakan hal yang sama kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Idealnya, kata Dia, DPRD melangkah secara cepat.
"Kalau perlu dorongan rakyat, kami siap memberangkatkan seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk menyertai anggota dewan," tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi SP menegaskan, pihaknya memaklumi adanya langkah refocusing anggaran oleh eksekutif, mengingat situasi masih dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19.
"Sisi lain, kami sepakat dengan Walpis bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mesti segera bergerak mengonfirmasi perihal penarikan kembali dana Banprov Jabar tahun anggaran 2021 tersebut, ke Pemprov Jabar," paparnya.
Dia meminta, eksekutif segera mempertanyakan ke Gubernur atau Wakil Gubernur. Pada intinya harus memberikan solusi, terutama terhadap pekerjaan yang sudah berjalan. "Kan kasihan pengusaha, kasihan masyarakat yang sudah senang karena jalannya mau dibangun. Misalnya di desa atau kecamatan," ungkap dia.
Dia menambahkan, harus ada solusi atau pemecahan masalah yang diberikan terhadap program yang sekalipun belum berjalan tetapi sudah masuk pada SPK dan perencanaan.
"Karena itu juga sudah menjadi harapan besar masyarakat. Kami di DPRD sebetulnya sudah menyampaikan pada rapat Banggar 2 November lalu, meminta kepada pemerintah dalam hal ini TAPD untuk segera mencarikan solusi, bagaimanapun caranya," dorong dia.
Asep sendiri bahkan sudah meminta secara langsung ke Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya untuk menjalin komunikasi dengan Pemprov Jabar terkait hal tersebut. Karena dirinya tidak menghendaki adanya keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana menambahkan, tindak lanjut dari pertemuan dengan Walpis dan LPJMH, komisi III akan melakukan konsultasi dengan Pemprov Jabar.
Dia mengaku, bersama-sama eksekutif akan berupaya, agar ada upaya-upaya yang lain. Karena tahun anggaran ini masih mempunyai waktu sekitar satu setengah bulan sampai akhir tahun ini.
"Kalaupun memang ada upaya tersebut tidak diakomodir, kami mencoba mendorong Pemprov Jabar untuk mengalokasikan anggaran tersebut pada tahun anggaran murni 2022," tambah dia. (dik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
